Posted by: mkks smk batam | August 24, 2010

Panduan MGMP Kejuruan

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 44, ayat (1), mengamanatkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Langsung ”.  Sedangkan pasal 28 sampai dengan 41, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara eksplisit menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme yang terstandar. Konsekuensi logis dari amanat tersebut adalah perlunya upaya pemerintah, dalam hal ini Depdiknas/Ditjen PMPTK untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, melalui PPPPTK dan LPMP.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (PPPPTK) kelompok Kejuruan, merupakan Unit Pelaksana Teknis Depdiknas yang tugasnya melaksanakan pengembangan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan khususnya lingkup Kejuruan.

Permasalahan yang berkenaan dengan guru cukup bervariasi dan kompleks. Beberapa diantaranya adalah: (1) kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan minimum; (2) kompetensi guru kejuruan belum memenuhi standar industri; dan (3) sebagian besar guru belum mampu menunjukkan kinerja secara profesional. Sehubungan dengan itu, PPPPTK Kejuruan berupaya untuk meningkatkan mutu guru melalui program-program strategis. Salah satu diantaranya adalah pemberian Block Grant melalui kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)dalam rangka untuk pemodelan dan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan (MGMPK).

Agar program tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka disusun buku Panduan Pelaksanaan “Kemitraan MGMP Kejuruan”. Dengan adanya buku pedoman ini, implementasi dan pelaksanaan Pemodelan MGMP Kejuruan diharapkan terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran yang diharapkan akan berdampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan agar dapat mencapai standar nasional pendidikan.

Jakarta,  Desember 2008

Direktur Bindiklat,

Sumarna Surapranata, Ph.D.

NIP131470163

DAFTAR ISI

Kata Pengantar  ………………………………………………………….          i

Daftar Isi ……………………………………………………………………          ii

BAB I. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang            …………………………………………..      1
  2. Dasar Hukum               …………………………………………..      3
  3. Tujuan                            …………………………………………..      3
  4. Sasaran                          …………………………………………..      3
  5. Hasil yang Diharapkan         …………………………………….   4

BAB II. PEMBENTUKAN MGMP KEJURUAN -BIDANG KEAHLIAN

  1. Pengertian dan Sifat   ……………………………………                5
  2. Tujuan MGMP Kejuruan         …………………………………….   6
  3. Kegiatan MGMP Kejuruan    ………………………………            6
  4. Dasar Pembentukan MGMP Kejuruan – Bid. Keahlian …..       7
  5. Susunan Organisasi MGMP Kejuruan – Bid. Keahlian …..         8
  6. Fungsi MGMP Kejuruan          …………………………………….   10

BAB III. PEMBERDAYAAN MGMP KEJURUAN

  1. Penyusunan Program Kerja MGMPK         ………………….       11
  2. Pelaksanaan Pemberdayaan MGMP Kejuruan …………….      13
  3. Peran Stakeholders SMK/ MGMP Kejuruan          ……………    15
  4. Pendanaan       ……………………………….……………………………   18
  5. Alur (Skenario) Pelaksanaan Kegiatan MGMPK ………………… 20
  6. Rencana Pemetaan Wilayah Binaan…………………………..  21
  7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan    ………………….       22

BAB IV.Penilaian Kinerja/Pemantauan

  1. Tujuan     ………………………………………………………..          24
  2. Aspek Penilaian            .…………………………………………..     24
  3. Pelaksanaan     ..………………………………………………..        25

BAB V. PENUTUP                  …………………………………………………        26

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………….        27

BAB I. PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Reformasi pendidikan berjalan dengan membawa cita-cita besar, Millenium Development Goals ditargetkan bisa dicapai tahun 2015, perbaikan-perbaikan segera dilakukan. Saat ini jumlah guru di Indonesia adalah 2,7 juta, dari segi kualifikasi pendidikan masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum S1, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2005, yaitu sebanyak hampir 1,2 juta orang yang harus ditingkatkan kualifikasi pendidikannya. Jumlah sebanyak ini direncanakan baru bisa selesai hingga tahun 2011. Penuntasan peningkatan kualifikasi dapat dipercepat dengan strategi menggalang dan mensinergikan sumber-sumber dana di Pemda Kab/Kota/Provinsi maupun di masyarakat dan individu guru, diantaranya melalui Program Pendidikan Formal, Pelatihan, dan kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui berbagai lokakarya (workshop), pelatihan, seminar, TOT, dan lain-lain, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat menjangkau semua guru. Dengan demikian, tidak semua guru mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan profesionalismenya.

KKG, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) serta MGMP, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) didesain untuk mendukung peningkatan kemampuan profesional guru dan mutu pembelajaran di sekolahnya, sehingga berdampak terhadap penjaminan mutu pendidikan di kabupaten/kota setempat yang akan berpengaruh positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan nasional. Aktivitas KKG, KKKS dan KKPS serta MGMP, MKKS dan MKPS sangat bervariasi, Intensitas kegiatannya  tergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen berbagai unsur terkait pada tataran individu, maupun manajemen pada tataran sekolah dan dinas pendidikan di daerah. Semua upaya pengembangan itu di diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekolah yang bermutu.

Di era reformasi pendidikan, guru diharapkan dapat mereformasi dirinya sendiri, selanjutnya mereformasi pengelolaan kelas menjadi kelas yang dinamis. Namun menurut para pengamat, guru di samping mempunyai banyak kelebihan, guru juga masih mempunyai banyak masalah/kekurangan antara lain:

1.   Kualifikasi dan kompetensi guru yang heterogen

2.   Rendahnya etos kerja dan komitmen guru.

3.   Dalam pengelolaan kelas guru tampil sebagai pengajar (teacher)

4.   Kesejahteraan guru masih belum memadahi

5.   Penghargaan masyarakat terhadap profesi guru rendah

Pada tataran operasional, pendidikan pada satuan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis dengan memberdayakan pendidik yang terwadahi dalam berbagai forum secara optimal.

MGMP/KKG sebagai wahana untuk mendukung peningkatan kualifikasi kompetensi/profesi guru, sebagai simpul pembelajaran didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.  Melalui strategi memaksimalkan kegiatan  ini, tampak betapa besar peran MGMP/KKG di masa depan untuk kepentingan peningkatan kualifikasi dan kompetensi/profesi.

Dari kajian lapangan, MGMP sampai saat ini telah mendeklarasikan dirinya menjadi forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah sekolah, ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA/MA/SMK/MAK Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Dengan prinsip kerjanya sebagai  cerminan kegiatan “dari-oleh-dan untuk guru” dari semua sekolah. Namun hal tersebut belum terjadi atau belum optimal bagi guru mata pelajaran kejuruan (komponen produktif) sekolah menengah kejuruan (SMK), hal ini disebabkan antara lain karena sangat beragamnya karakteristik SMK maupun karakteristik antar Program Keahlian.

Dalam upaya menumbuh kembangkan MGMP Kejuruan, perlu mendapatkan pasokan informasi, material dan juga finansial secara sistematis sampai mereka menjadi grup-grup dinamis yang dapat mengembangkan dan membiayai kelompoknya sendiri. Lembaga yang dapat memberikan masukan diantaranya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik (LPMP) sebagai penerima dana block grant.

Direktorat Pembinaan Diklat pada tahun anggaran 2009 memprogramkan untuk melakukan pemberdayaan atau optimalisasi MGMP Kejuruan di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam menuntaskan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya MGMPK Kejuruan ini akan melibatkan enam PPPPTK terkait lingkup kejuruan, yaitu PPPPTK BMTI Bandung, PPPPTK BISPAR Sawangan, PPPPTK Pertanian Cianjur, PPPPTK BI Medan, PPPPTK OE Malang dan PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003   tentang   Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai dengan pasal 44;

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
    1. Surat Keputusan Direktur Lemdiklat PMPTK Nomor…….

C. Tujuan

1.     Membentuk organisasi profesi, MGMP Kejuruan tingkat Kabupaten/Kota pada Bidang Keahlian yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas peserta didik.

2.     Memberdayakan MGMP untuk meningkatkan profesional guru dan mutu pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional.

3.     Meningkatkan mutu pendidik (SDM) melalui proses peningkatan kompetensi yang terprogram, berkesinambungan, dan mandiri (continuos professional development),

4. Meningkatkan pemahaman dan skill anggota MGMP dalam penyiapan dan implementasi KTSP.

D. Sasaran

Sasaran  program Kemitraan Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan (MGMPK) melalui dana Block Grant LPMP  seluruh Indonesia pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebanyak 557 Kelompok Kerja (KK) yang dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan enam PPPPTK Kejuruan.

E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada program kemitraan pemberdayaan MGMP Kejuruan pada tahun anggaran 2009 ini , adalah;

  1. Terbentuk dan meningkatnya jumlah MGMP Kejuruan yang aktif;
  2. Terselenggaranya kegiatan MGMP Kejuruan secara berkala dan berkesinambungan melalui program peningkatan kompetensi/ profesionalitas guru melalui prinsip “dari-oleh-dan untuk guru“;
  3. Meningkatnya kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan yang bermutu, kreatif, dan inovatif.
  4. Dokumen KTSP yang sesuai dengan program studi masing-masing.

BAB II. PRINSIP PEMBENTUKAN MGMP KEJURUAN – BIDANG KEAHLIAN

A. Pengertian dan Sifat

Pengertian

MGMP Kejuruan (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran kejuruan (Dasar/Kompetensi Kejuruan) SMK pada Bidang Keahlian tertentu yang berada pada satu wilayah propinsi/kabupaten/kota.

MGMP Kejuruan  merupakan organisasi profesi guru Sekolah Menengah Kejuruan non struktural yang dibentuk oleh guru dan untuk guru yang dinaungi dan dibina oleh institusi vertikal dan horisontal serta keanggotaannya secara otomatis meliputi guru-guru mata pelajaran kejuruan (Dasar/Kompetensi Kejuruan) di SMK Negeri maupun Swasta,  baik yang berstatus PNS maupun non PNS/honorarium.

Block Grant Pemberdayaan MGMP Kejuruan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh LPMP bermitra dengan enam PPPPTK kejuruan pada tahun anggaran 2009 kepada forum guru atau MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian tertentu dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal. Pemberian Block Grant Pemberdayaan MGMP Kejuruan dirancang untuk membantu guru  mata pelajaran kejuruan (Dasar/Kompetensi Kejuruan) di SMK dalam mengembangkan diri dan mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pendidikan khususnya proses pembelajaran kompetensi kejuruan.

Sifat

Dana Block Grant Pemberdayaan MGMPK ini bersifat sementara, dan terbatas. Artinya Block Grant yang  diberikan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh MGMPK mengacu pada ketentuan dari Bindiklat PMPTK  , dalam jangka waktu tertentu untuk mata pelajaran kejuruan – bidang keahlian tertentu dan kegiatan tertentu. Dana Block Grant juga bersifat stimulus, artinya MGMPK perlu didukung daerah/sekolah melalui sumber dana lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Block Grant Pemberdayaan MGMPK harus dilaksanakan secara rasional, efektif dan efisien serta akuntabel sesuai dengan komponen program yang telah ditetapkan.

Dana Block Grant tidak digunakan  untuk membiayai program di luar pelaksanaan tugas,  fungsi, dan  tanggung jawab MGMPK, seperti pembangunan fisik, rehab fisik, dan barang yang bersifat inventaris. Dinas Pendidikan penerima Block Grant wajib menggunakan dana tersebut untuk operasionalisasi program peningkatan mutu pendidik dan pembelajaran serta kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Bindiklat PMPTK.

  1. B. Tujuan MGMP Kejuruan

MGMP Kejuruan ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui In House Training (IHT), Lembaga Diklat, Kerjasama dengan Industri dan kegiatan mandiri.
  2. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru kejuruan dalam melaksanakan tugas sehari–hari dan menemukan cara pemecahannya yang sesuai dengan  karakteristik  substansi mata pelajaran kejuruan/program/bidang keahlian, guru, kondisi sekolah, dan institusi pasangan.
  3. Memberi kesempatan kepada guru kejuruan untuk berbagi  informasi  dan pengalaman dalam rangka penerapan KTSP, perkembangan iptek, dan kebijakan pendidikan.
  4. Memberi kesempatan kepada guru untuk menuangkan ide–idenya melalui program dan kegiatan MGMP Kejuruan.
  5. Membangun kerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan memiliki kompetensi yang profesional.

C.    Kegiatan MGMP Kejuruan

Kegiatan MGMP Kejuruan secara garis besar diarahkan antara lain:

1.   Peningkatan penguasaan kompetensi kejuruan

a.    Pelatihan kompetensi kejuruan

b.    Melaksanakan magang di Industri

c.     Meningkatkan profesionalisme guru menjadi assesor dan master assesor

2.   Peningkatan pemahaman Kurikulum dan perangkatnya

a.    Diklat/Seminar Kurikulum

b.    Semiloka penyusunan Silabi Mata Pelajaran

c.     Lokakarya penjabaran Kalender Pendidikan, penyusunan Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Program Pembelajaran, serta Skenario Pembelajaran.

3.   Peningkatan kualitas pembelajaran

a.    Seminar pembelajaran kontekstual dan implementasinya

b.    Pelatihan teknis peningkatan Student-Active Learning, dan pembelajaran berbasis Kompetensi

c.     Pelatihan desain, pembuatan, dan penggunaan bahan ajar, media, dan alat peraga pengajaran

4.   Peningkatan kemampuan evaluasi dan penilaian hasil belajar

a.    Pelatihan penyusunan sistem penilaian berbasis kompetensi

b.    Pelatihan penilaian portofolio

c.     Pelatihan penyusunan Laporan Hasil Belajar Siswa

d.    Pelatihan penyusunan program pembelajaran remedial dan pengayaan

e.     Pelatihan teknik penulisan soal yang berkualitas

5.   Kegiatan lain-lain terkait pendidikan kejuruan

a.    Pelatihan pemetaan kelas (Class Mapping)

b.    Pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Penelitian Tindakan Kelas, Karya Ilmiah Populer, penyusunan buku dan lain-lain)

c.     Pelatihan bahasa Inggris (asing) bagi para guru mata pelajaran kejuruan.

D.    Dasar Pembentukan MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian

Sebagai tahap awal pembentukan MGMPK ini sebaiknya dipilih atau ditetapkan untuk MGMP Kejuruan pada Bidang Keahlian yang memiliki jumlah guru kejuruan/siswa terbanyak di Kabupaten/Kota tersebut, selanjutnya dalam membentuk/mendirikan MGMP Kejuruan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.   Menetapkan Kerangka Anggaran Dasar MGMP Kejuruan, antara lain: Tempat kedudukan, Dasar, Tujuan, Bentuk Kegiatan, Keanggotaan dan Kepengurusan, Hak dan Kewajiban Anggota dan Pengurus, Pendanaan;

2.   Mengumpulkan guru-guru mata pelajaran kejuruan SMK dari bidang keahlian sejenis dengan bantuan Kadisdik Kab/Kota;

3.   Memilih pengurus MGMPK melalui musyawarah dan menentukan sekretariat tempat kegiatan;

4.   Merancang kegiatan dan program kerja MGMPK;

5.   Mencari informasi dari berbagai sumber dan mengembang-kannya di MGMPK;

6.   Mendata/mencari dukungan dana dengan mengajukan proposal;

7.   Membuat program evaluasi kinerja dan pelaporan.

Mekanisme pembentukan dan penataan organisasi MGMP Kejuruan dilakukan dengan prinsip:

1.   Transparan, obyektif, profesional, demokratis, dan akuntabel;

2.   Merupakan mitra organisasi profesi dan organisasi penyelenggara pendidikan lainnya yang relevan.

Proses Pengangkatan MGMP Kejuruan

Agar organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan (MGMPK) tingkat kabupaten/kota ini diakui secara hukum dan dikenal/diakui eksistensinya oleh semua pengambil kebijakan, diperlukan penerbitan Surat Keputusan oleh Instansi yang berwenang, sehingga memungkinkan MGMPK mendapat pembinaan dan pendanaan dari sumber-sumber dana yang ada.

Dalam pembentukan MGMPK sebaiknya ada/melibatkan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan pengesahan dan sekaligus dapat menerbitkan Surat Keputusan pembentukan MGMPK tersebut.

  1. E. Susunan Organisasi MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian

Kepengurusan MGMP Kejuruan disusun berdasarkan musyawarah para anggotanya, dapat terdiri dari: Ketua, Bendahara, Sekretaris, Bidang Pengembangan Pendidik/SDM, Bidang Pengembangan Mutu Pembelajaran, dan Bidang Hubungan Masyarakat. Selanjutnya kepengurusan MGMP Kejuruan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Struktur Organisasi MGMP Kejuruan

Tugas dan fungsi masing-masing bidang

  1. Ketua :

a.    Bertanggung jawab atas semua kegiatan MGMPK

b.    Memimpin semua kegiatan yang dilakukan MGMPK

c.     Bersama dengan anggotanya membuat perencanaan kegiatan dan mencari sumber dananya.

d.    Melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan serta pengelolaan dananya kepada institusi/unsur yang terkait.

e.     Bersama anggota melakukan evaluasi dan menentukan tidak lanjutnya.

  1. Sekretaris :

a.    Membantu mongkoordinasikan kegiatan.

b.    Mengerjakan tugas berkaitan dengan surat menyurat.

c.     Mendokumentasikan semua kegiatan MGMPK.

d.    Membuat laporan kegiatan.

  1. Bendahara :

a.    Mengelola keuangan MGMPK

b.    Bersama ketua mengatur pendanaan kegiatan MGMPK

c.     Membuat laporan pengelolaan keuangan

4.   Bidang Pengembangan Pendidik/SDM :

a.    Merencanakan program kerja pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional bagi anggota/guru MGMPK mengacu pada Standar Kompetensi Kerja (SKK)

b.    Melaksanakan kegiatan-kegiatan program pengembangan kompetensi profesional bagi anggota/guru MGMPK melalui: Sosialisasi, Diklat, Seminar, Lokakarya, TOT, magang dan sejenisnya

c.     Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan merancang tindak lanjut program peningkatan kompetensi profesional bagi anggota/guru MGMPK

5.   Bidang Pengembangan Mutu Pembelajaran:

a.    Merencanakan program kerja peningkatan mutu pembelajaran antara lain: Penyusunan silabus/RPP, bahan ajar, dan sistem penilaian

b.    Melaksanakan kegiatan-kegiatan program peningkatan  mutu pembelajaran bagi anggota/guru MGMPK dan menyusun alternatif strategi pembelajaran melalui: Sosialisasi, Diklat, Seminar, Lokakarya, TOT, dan sejenisnya

c.     Pengembangan inovasi pembelajaran & manajemen kelas

d.    Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan merancang tindak lanjut program peningkatan mutu pembelajaran bagi anggota/guru MGMPK

6.   Bidang Hubungan Masyarakat :

a.    Melakukan hubungan antar organisasi dan industri terkait dan relevan untuk mendukung terlaksananya tujuan MGMPK

b.    Mempublikasikan program dan hasil kegiatan MGMPK

c.     Membuat laporan Hasil Kegiatan MGMPK

F.     Fungsi MGMP Kejuruan

Sebagai forum resmi dan wadah/organisasi non-struktural bagi guru, MGMP Kejuruan memiliki fungsi antara lain:

1.   Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para guru mata pelajaran kejuruan pada tingkat sekolah untuk mengembangkan dirinya melalui forum kelompok keahlian, di setiap SMK;

2.   Mewadahi partisipasi para guru kejuruan turut serta dalam mengembangkan dirinya, secara proporsional dalam konteks SMK dan kelompok bidang keahlian di setiap kabupaten/kota;

3.   Mewadahi partisipan dan simpatisan baik individu maupun kelompok (pemerhati atau pakar pendidikan) yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah;

4.   Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan peningkatan mutu pendidikan secara proporsional

BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN MGMP KEJURUAN

  1. A. Penyusunan Program Kerja MGMPK

Penyusunan Program Kerja adalah proses merumuskan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama jangka waktu tertentu dan apa yang akan dilakukan agar tujuan MGMPK terwujud.

1.   Unsur-unsur yang dapat terlibat dalam penyusunan program kerja MGMP Kejuruan :

a.  Pengurus MGMP Kejuruan, sesuai susunan organisasi yang telah disepakati dan disahkan.

b.  Guru inti yang memiliki pengalaman mengajar, menguasai kompetensi dibidangnya, dan berdedikasi tinggi.

c.   Unsur KKKS dan KKP, mempunyai fungsi sangat menentukan bagi perkembangan guru dalam MGMP Kejuruan

d.  Stakeholder: unsur dari Disdik setempat, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LPMP, PPPPTK terkait, atau LPTK/Perguruan Tinggi yang relevan

2.   Ruang Lingkup Kegiatan:

a. Melakukan reformulasi pembelajaran melalui model-model pembelajaran yang variatif seperti:

•    Mempersiapkan program pengajaran dan mendiskusikan strategi alternatif pembelajaran yang efektif

•    Merancang pengembangan silabus/RPP sesuai dengan paradigma baru Pendidikan

•    Merancang lembar kerja/bahan ajar pembelajaran untuk tiap kompetensi keahlian

•    Mengidentifikasi dan mengimplementasikan penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran berbasis kompetensi

b. Melaksanakan program sosialisasi materi pembaharuan yang didapat oleh guru yang mengikuti diklat tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

c.   Mengakomodasi aktifitas/realisasi Penelitian Tindakan (Action Research) guru, dan memfasilitasi terlaksananya presentasi/ seminar hasil penelitian.

d. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan merumuskan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam KBM berbasis kompetensi.

e.   Memperluas wawasan guru dengan melalui nara sumber, studi banding, magang Du/Di, dan sebagainya.

3.   Program Kerja MGMP Kejuruan

a.  Program Jangka Panjang

Merupakan perencanaan jangka panjang untuk 5 – 7 tahun, dalam hal ini unsur manajemen tingkat atas dan pembina MGMPK menentukan berbagai aktivitas/tujuan dan target yang diperkirakan dicapai dalam waktu tersebut.

Prioritas dan tahapan pengembangan program Jangka Panjang, antara lain sebagai berikut:

Ä  Pemberdayaan MGMPK dengan sasaran mengaktifkan jejaring pengembangan profesionalisme guru dan legalitas MGMPK. (Aktifasi)

Ä  Konsistensi aktivitas dalam mencapai tujuan profesionalisme guru mata pelajaran kejuruan. (Dinamisasi)

Ä  Percepatan dan pertumbuhan ide-ide dari para guru dalam MGMPK untuk mandiri meningkatkan kompetensi kejuruan dan profesinya, sehingga peningkatan Kualifikasi dan sertifikasi dapat tercapai. (Akselerasi)

Ä  Pemeliharaan stabilitas kondisi dinamis. Para guru kejuruan (anggota MGMPK) mempunyai pengalaman selama menjalankan tahapan dinamisasi dan akselerasi. Aktivitas yang efektifitasnya tinggi dipilih untuk tetap dilakukan secara berkelanjutan. (Stabilisasi)

b.  Program Jangka Pendek

Merupakan perencanaan kegiatan tindak lanjut untuk satu tahun kedepan (tahunan) yang dilakukan oleh pengurus MGMPK, yaitu menentukan kegiatan, target dan mengatur pelaksanaan yang akan dicapai dalam setahun mendatang dengan mengacu program kerja jangka panjang. Selanjutnya dibuat jadwal kegiatan misalnya sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN TINDAK LANJUT MGMP KEJURUAN

Bidang Keahlian : …………………….

Tahun 2008/2009

No. Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Dst Penanggung Jawab
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.nya

  1. B. Pelaksanaan Pemberdayaan MGMP Kejuruan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan MGMPK tidak lepas dari persyaratan dan peran/kinerja unsur-unsur yang terkait, antara lain sebagai berikut,

1.   Pengawas

Pengawas dapat mengunjungi semua sekolah di wilayahnya secara teratur untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan setiap sekolah dan guru. Oleh karena itu, beliau berperan sebagai narasumber dalam penyusunan dan pelaksanaan program MGMPK dan memberi semangat kepada guru untuk ikut-serta dalam kegiatan MGMPK serta menerapkan hasil kegiatannya.

Tugas pengawas antara lain adalah:

•    memonitor kegiatan masing-masing sekolah dan kelas

•    membantu para guru inti dalam perencanaan dan persiapan kegiatan MGMPK sesuai kebutuhan guru

•    menghadiri dan ikutserta dalam kegiatan KKKS

•    memonitor pelaksanaan tindak lanjut dan dampak hasil MGMPK dan diklat di sekolah.

•    membantu guru dalam masalah kegiatan belajar mengajar

•    memberikan umpan balik kepada guru dan kepala sekolah tentang hasil supervisi

2.   Kepala Sekolah

Kepala sekolah seharusnya sangat tahu tentang kebutuhan sekolahnya. Sebaiknya beliau aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MGMPK. Kepala sekolah yang sering ikut serta dan menunjukkan minat terhadap kegiatan MGMPK akan lebih memberi semangat kepada gurunya. Dia juga hendaknya membantu dan memonitor guru dalam penerapan hasil kegiatan MGMPK di kelas/sekolah.

Tugas kepala sekolah antara lain adalah:

•    melaksanakan konsultasi dengan guru kejuruan inti mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan MGMPK

•    menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan KKKS

•    memonitor pelaksanaan tindak lanjut kegiatan MGMPK di sekolah yang dipimpinnya

•    memberikan umpan balik tentang penerapan hasil MGMPK

3.   Pengelola / Pengurus MGMP Kejuruan:

Pengurus MGMPK harus memahami benar peran dan uraian tugasnya, sehingga mampu melaksanakannya secara aktif.

Untuk menjadi pengurus MGMP perlu diperhatikan syarat-syarat setidaknya sebagai berikut:

a.  Berlatar belakang Bidang Keahlian yang sesuai dan telah mengajar minimal lima tahun.

b.  Sehat jasmani dan Rohani, berjiwa pemimpin yang kreatif, kritis dan inovatif.

c.   Sanggup bekerja keras untuk mengembangkan MGMP Kejuruan tingkat Kabupaten/Kota.

d.  Mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik dan diterima oleh semua anggota MGMPK terkait.

4. Guru Inti MGMP Kejuruan:

Guru Inti adalah guru di masing-masing MGMPK yang telah dilatih untuk membantu rekannya, mahir dalam pengelolaan pengajaran, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat disebarkan ke rekan-rekan anggota/guru lainnya.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, guru inti hendaknya:

•    Dilatih sebagai ahli dalam mata pelajaran kejuruannya

•    Mengetahui kebutuhan rekan-rekan guru anggota MGMPK

•    Bersama rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas merencanakan program MGMPK

•    Memimpin sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan MGMPK

Guru inti dapat dipilih dari guru dengan kriteria sebagai berikut:

a. Harus memiliki pengalaman mengajar minimal selama 3 tahun

b. Memiliki/menguasai kompetensi dibidangnya dan dedikasi yang tinggi serta berhasil sebagai guru.

c.   Memiliki kemauan dan mampu mempelajari pendekatan dan metodologi baru.

d.  Mampu melatih guru lain, serta mengkomunikasikan ide-ide, dan temuan-temuan baru kepada Kepala Sekolah, Pengawas, dan unsur pejabat Disdiknas lainnya.

5.   Guru (anggota MGMPK)

Hendaknya guru tidak hanya ikut hadir dalam kegiatan MGMPK, tetapi aktif terlibat dalam kegiatan tersebut, misalnya: mengemukakan pendapat tentang suatu masalah, mengemukakan ide pembuatan alat bantu pembelajaran, dan aktif dalam ujicoba atau simulasi kegiatan belajar mengajar. Dia

juga harus menerapkan hasil MGMPK di sekolahnya dan memberi umpan balik terhadap keberhasilan penerapan di sekolah. Tugas guru antara lain adalah:

•    memberi masukan untuk perencanaan kegiatan MGMPK

•    menghadiri kegiatan MGMPK

• menyumbangkan pikiran dan pemecahan masalah yang diangkat di MGMPK.

•    konsisten dalam menerapkan hasil-hasil MGMPK di kelas/ sekolah masing-masing.

•    memberikan umpan balik kepada guru inti, kepala sekolah atau pengawas tentang penerapan hasil MGMPK.

  1. C. Peran Stakeholders SMK / MGMP Kejuruan

1.   Komite Sekolah

Komite Sekolah (KS) dalam pengembangan profesionalisme guru sangat signifikan, karena pada umumnya mempunyai akses kepada para guru. Peningkatan peran Komite Sekolah (KS) dalam membangun profesionalime guru yang berkelanjutan dapat dikembangkan melalui koordinasi konstruktif.

Kepala sekolah dapat menjadi fasilitator pertemuan antara guru dan Komite Sekolah termasuk dengan MGMP Kejuruan. Permasalahan dan masukan dari Komite Sekolah dapat menjadi bahan diskusi guru baik di satuan pendidikan maupun di MGMP Kejuruan.

2.   Kepala Sekolah dan Pengawas atau KKKS/MKKS, KKP/MKPS

Secara riil di daerah-daerah, kepala sekolah dan pengawas yang tergabung dalam KKS/MKKS dan KKP/MKPS mempunyai fungsi sangat menentukan bagi perkembangan guru dalam MGMP Kejuruan.

a.    Kepala sekolah dan pengawas dapat beperan positif terhadap perkembangan para guru, jika para kepala sekolah dan pengawas mampu meningkatkan potensi guru-guru sekaligus memberikan ruang gerak dan kebebasan untuk maju bagi para guru guna meningkatkan komitmen tanggung jawab tugasnya.

b.    Para guru perlu mendapatkan dorongan kuat dari para kepala sekolah untuk berani keluar dari dunia rutinitas hariannya masuk kedalam dunia dinamis yang merupakan syarat dari suatu perkembangan profesionalisme para guru itu sendiri dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung tugas luhurnya sebagai guru yang profesional.

c.    Sebaliknya kepala sekolah dapat menjadi penghambat perkembangan para guru, jika para guru tidak mendapat dukungan untuk secara dinamis mengembangkan potensinya dengan berinteraksi dengan jaringan guru-guru dari satuan pendidikan lainnya dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan interaksi keluar yang terarah maka para guru akan mendapatkan berbagai best practices dari jaringannya

d.   Perguruan tinggi dapat melakukan networking ke satuan-satuan pendidikan dan MGMP atau sebaliknya guna saling memahami permasalahan yang ada dan selanjutnya mejalin kerjasama sehingga individualnya akan terbangkitkan untuk maju bersama rekan guru lainnya.

3.   PPPPTK dan LPMP

Fungsi PPPPTK dan LPMP terkait dengan pengembangan profesionalisrne guru berkelanjutan adalah antara lain:

a. PPPPTK (dan LPMP) dapat berperan dalam mengembangkan profesionalisme guru melalui berbagai kegiatan dengan bekerjasama dengan MGMP Kejuruan.

b.  PPPPTK (dan LPMP) dapat membuat jaringan kerja dinamis dengan seluruh MGMP Kejuruan di daerahnya masing-masing.

c.   Pembuatan jaringan dapat dimulai dengan pendataan profil dan pemetaan MGMP Kejuruan, membuat perencanaan pengembangan jaringan kerja yang menghubungkan antara MGMP Kejuruan dan PPPPTK (dan LPMP).

d. Selanjutnya PPPPTK (dan LPMP) dapat rnendorong para vocal point (wakil aktif) tiap-tiap MGMP Kejuruan untuk selalu saling berinteraksi, melalui berbagai media baik Email, SMS, telepon, perternuan langsung dll. Semakin intensif interaksi antar mereka semakin cepat perkembangan MGMP Kejuruan.

e.   Kegiatan-kegiatan riil perlu dilakukan secara reguler baik diselenggarakan oleh PPPPTK (dan LPMP) ataupun oleh MGMP Kejuruan.

4.   Peran Diretorat Bindiklat

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Pelatihan mempunyai peran dalam meningkatkan mutu pendidik (guru) melalui proram-program yang dapat membangkitkan peran semua pihak yang terkait dalam peningkatan mutu guru. Program Direktorat Bindiklat didesain sedemikian sehingga semua pihak yang terkait dengan peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan mutu guru dengan atau tanpa bantuan dari Direktorat Bindiklat. Program Direktorat Bindiklat diarahkan untuk membangkitkan motivasi internal guru untuk selalu dinamis dan berkembang mencapai kualifikasi, profesi, dan kompetensi yang memadai, serta meningkatkan kepedulian Pemda dalam sharing pendanaan dan program pengembangan profesionalisme guru.

5.   Perguruan Tinggi (PT/LPTK)

Lembaga Perguruan Tinggi baik LPTK maupun Perguruan Tinggi umum lainnya mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru:

a.    Perguruan Tinggi dapat menyumbangkan andilnya dalam menjalin kerjasama dan akses networking dengan para guru atau MGMP Kejuruan.

b.    Perguruan Tinggi dapat menjadi acuan kemajuan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan para guru dalam mengaktualisasikan  pengetahuannya.

c.     Perguruan Tinggi dapat melakukan kegiatan-kegiatan di satuan-satuan pendidikan guna ikut mengaktifkan guru-guru dan menjalin hubungan kerjasama pengembangan pedidikan. Dengan semakin banyak persinggungan antara para guru dalam MGMP Kejuruan maka semangat peningkatan kualifikasi guru akan semakin meningkat.

d.    Perguruan tinggi dapat melakukan networking ke satuan-satuan pendidikan dan MGMP Kejuruan atau sebaliknya guna saling memahami permasalahan yang ada dan selanjutnya mejalin kerja Perguruan Tinggi (PT/LPTK)sama.

6.   Pemerintah Daerah/Dinas Diknas

Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan unsur dinamisator utama dalam menggerakkan para guru baik secara langsung maupun melalui satuan pendidikan masing-masing. Pemda melalui dinas pendidikan dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan MGMP Kejuruan baik dari sisi administrasi, akomodasi maupun finansial. Keberadaan guru sebagai pegawai Pemda mengandung makna bahwa kemajuan guru di suatu daerah sangat tergantung sejauh mana upaya Pemda untuk meningkatkan dinamika, kreatifitas, dan kerja guru, serta sejauh mana Pemda berupaya meningkatkan kesejahteraan guru sinergis dengan peningkatan profesionalnya.

7.   Assosiasi profesi

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru berkelanjutan, peranan assosiasi profesi guru yang ada sangat signifikan.

a.    LPMP dan MGMP Kejuruan dapat menjalin kerjasama dengan assosiasi guna lebih mengembangkan sayap kerjanya untuk meningkatkan mutu guru.

b.    Assosiasi dapat bekerjasama dalam menggerakkan dinamika guru dengan berbagai macam kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan individu/kelompok guru.

Bagi assosiasi hal ini sangat penting karena asosiasi akan semakin mendapat legitimasi luas sebagai organisisi yang benar-benar memperjuangkan kemajuan guru.

c.     Asosiasi dapat mengembangkan hubungan kerja LPMP, MGMP Kejuruan, dan guru secara networking, dimana “saling tergantung” diubah menjadi “saling mendukung“, dari “saling berebut” menjadi “saling berbagi” dan dari “saling berusaha merugikan” menjadi “saling berusaha menguntungkan“, dari “saling menyembunyikan informasi” menjadi “saling sharing informasi“, dan sebagainya.

8.   Peran Industri

Industri lokal dan nasional baik industri kecil, menengah dan besar mempunyai peran sangat signifikan dalam pengembangan guru melalui MGMP Kejuruan. Industri dapat menjadi patner MGMP Kejuruan langsung atau melalui Sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan informasi atau menawarkan suatu kegiatan nyata guna menambah informasi dan pengetahuan kepada para guru. Guru dapat melakukan training atau praktek Industri guna peningkatan kapasitasnya yang selanjutnya dapat diberikan kepada anak didiknya.

Industri dapat secara informal bekerjasama dengan MGMP menjadi partner dalam meningkatkan mutu guru dan sekolah.

9.   Patner Internasional

Dalam suasana globalisasi banyak pihak internasional yang ingin menjalin kerjasama sampai ke daerah-daerah termasuk sampai ke sekolah-sekolah di daerah. Sekolah dapat menginisiasi kerjasama antar sekolah dengan patner intemasional dengan didukung para guru kejuruan yang tergabung dalam MGMPK

  1. D. Pendanaan

Pembinaan “profesi guru kejuruan secara berkelanjutan” (continuous professional development) menggunakan wadah musyawarah guru mata pelajaran kejuruan (MGMPK) memerlukan dukungan dana yang berkelanjutan.

Dana Block Grant dari PMPTK melalui LPMP yang bekerjasama dengan PPPPTK yang dialokasikan pada Tahun 2009 sifatnya hanya sebagai stimulus awal dalam Pemodelan/Pemberdayaan MGMP Kejuruan tersebut, untuk pembinaan berkelanjutannya diharapkan adanya sinergitas dukungan dana dari unsur-unsur terkait antara lain sebagai berikut:

1.   Dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dana kegiatan MGMPK dapat berasal dari APBD dan/atau APBN yang memang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti harus ada pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat dan/atau daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran melalui MGMPK.

Seperti halnya dana pendidikan pada umumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya mengusulkan pendanaan MGMPK sebagai bagian dari dana pengembangan pendidikan.

2.   Dana dari Sekolah

Sumber dana yang dapat mendukung kegiatan MGMPK selain dari APBD dan/atau APBN, juga berasal dari anggaran sekolah. Secara khusus anggaran untuk MGMPK telah dimasukkan dalam rencana operasional sekolah atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Mengenai sumber anggarannya ditentukan berdasarkan musyawarah dengan komite sekolah masing-masing. Dana sekolah yang dapat dialokasikan MGMP di antaranya dari BOS dan dana yang dikumpulkan dari masyarakat (sumbangan pendidikan). Dana dari masing-masing sekolah tersebut kemudian dikumpulkan oleh pengurus MGMP. Mengenai mekanisme pengumpulannya dapat diatur sesuai kesepakatan misalnya setiap bulan dalam jumlah rupiah tertentu sesuai dengan jumlah guru yang terlibat dalam kegiatan tesebut.

Anggaran MGMPK di tingkat sekolah yang dikumpulkan sebagai pendukung MGMPK di tingkat Kabupaten/Kota dari setiap sekolah tidak harus sama jumlahnya. Artinya, setiap sekolah dapat mengalokasikan anggaran untuk MGMP dalam jumlah yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kebijakan penentuan besarnya anggaran untuk MGMPK harus diketahui oleh pihak sekolah sesuai dengan usulan dari guru atau pengurus MGMP.

Paling tidak jumlah yang ditetapkan untuk kegiatan MGMP telah mencakup semua kebutuhan untuk setiap kegiatan yang direncanakan, termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi guru/perserta. Dana yang dikumpulkan dari masing-masing sekolah kemudian dikumpulkan oleh MGMPK dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati tersebut. Setiap kegiatan berakhir, pengurus MGMPK harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban kepada anggota MGMPK dan sekolah.

3.   Sumber dana lainnya

Pengurus MGMPK juga dapat menggali dana lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Misalnya:

a.  Mencari sponsor yang bersedia mendukung kegiatan MGMPK;

b.  Bekerjasama dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya.

c.   MGMPK membuat bahan ajar (modul) kemudian dicetak dan dibagikan kepada siswa. Karena mencetak dalam jumlah yang relatif banyak maka MGMPK akan mendapatkan keuntungan, yang nantinya juga diperuntukkan bagi kepentingan pembelajaran di sekolah;

Idealnya, MGMPK harus tahu teknik-teknik penggalian dana, sehingga ketergantungan dana dari pemerintah dan Donor dapat dikurangi, sehingga keberlanjutan program/kegiatan MGMPK akan lebih terjamin.

  1. E. Alur (Skenario) Pelaksanaan Kegiatan MGMPK

Adapun alur (skenario) pelaksanaan kegiatan MGMPK dapat dilihat pada bagan berikut ini:

  1. F. Rencana Pemetaan Wilayah Kemitraan

Untuk pemetaan wilayah kemitraan direncanakan berdasarkan Bidang Garapan dari PPPPTK dan Kelompok Kerja pada masing-masing provinsi seperti tabel di bawah ini:

No PPPPTK Mitra LPMP Sasaran Jumlah KK
1 BMTI Bandung Jawa Barat 48 KK 104
Kalimantan Tengah 14 KK
Sumatra Selatan 18 KK
Bali 16 KK
Bangka Belitung 8 KK
2 BISPAR Sawangan DKI Jakarta 13 KK 85
Lampung 12 KK
Riau 30 KK
Sulawesi Selatan 20 KK
Banten 10 KK
3 PERTANIAN Cianjur Jawa Tengah 64 KK 92
Jambi 16 KK
Maluku 4 KK
Maluku Utara 4 KK
Gorontalo 4 KK
4 BANGLIS Medan NAD 14 KK 86
Sumatera Utara 40 KK
Sumatera Barat 20 KK
Kalimantan Barat 10 KK
Bengkulu 2 KK
5 OTEL Malang Jawa Timur 60 KK 98
Kalimantan Timur 20 KK
Sulawesi Tengah 2 KK
Sulawesi Tenggara 6 KK
Nusa Tenggara Timur 10 KK
6 SENBUD Yogyakarta DI Yogyakarta 6 KK 92
Kalimantan Selatan 22 KK
Sulawesi Utara 14 KK
Nusa Tenggara Barat) 4 KK
Papua 46 KK
JUMLAH 557

Untuk pelaksanaan kegiatannya disesuaikan antara program kerja MGMPK dengan PPPPTK Terkait, dimana untuk efektifitas dan efisiensi diusulkan pada setiap Kab/Kota minimal dua kelompok kerja.

  1. G. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan MGMPK sebagai penerima dana Block Grant secara umum mengikuti ketentuan keuangan yang berlaku (Bukti pengeluaran dan daftar hadir, jadwal kegiatan dll.) dan Perjanjian/MoU tentang Block Grant antara LPMP dengan MGMPK (Disdik Kabupaten/Kota).

Bentuk Pertanggungjawaban

1.   Semua dana Block Grant yang telah digunakan MGMPK dipertanggungjawabkan kepada LPMP.

2.   Tanggung Jawab Pembukuan

a.    Setiap pengeluaran dana harus dengan persetujuan Ketua MGMP dan dicatat/dibukukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b.    Menyertakan semua bukti pengeluaran dana untuk verifikasi (pemeriksaan keuangan).

c.     Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya uang konsumsi, pembelian barang atau jasa) yang dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.

Pelaporan

Dinas Pendidikan wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja  pelaksanaan Pemberdayaan MGMPK dana Block Grant kepada LPMP dan PPPPTK mitra. Laporan akuntabilitas tersebut disusun menurut sistematika berikut:

Sistematika Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I.   Pendahuluan

Rasional

Tujuan

Sasaran

Hasil Yang Diharapkan

Bab II   Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tempat dan Waktu

Perkembangan Pelaksanaan Program dan kegiatan

Hasil yang Dicapai

Pemanfaatan Dana

Masalah dan Pemecahannya

Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Rekomendasi

Lampiran

Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan (Copynya)

BAB IV.          PENILAIAN KINERJA MGMPK

  1. A. Tujuan

Penilaian Kinerja bertujuan :

  1. Memetakan kinerja MGMPK dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan/disepakati;
  2. Memperoleh masukan terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan dana block grant MGMPK;
  3. Menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dalam kerangka pembinaan MGMPK pada masa mendatang.
  1. B. Aspek Penilaian

Aspek yang dinilai pada implementasi program Pemberdayaan MGMPK, meliputi:

  1. 1. Kepengurusan dan Manajemen
    1. Susunan Pengurus
    2. Komitmen pengurus dan anggota MGMPK dalam pelaksanaan pengembangan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pembelajaran;
    3. Mekanisme kerja MGMPK;
    4. Kesesuaian pelaksanaan program Pemberdayaan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati;
  1. 2. Pengelolaan Keuangan
    1. Keuangan dikelola oleh bendahara;
    2. Keuangan dikelola dengan pembukuan tersendiri, yang berisi daftar transaksi pemasukan dan pengeluaran;
    3. Setiap bukti transaksi diketahui oleh ketua.
  1. 3. Pelaksanaan Program Kerja
    1. Keterlibatan guru/anggota MGMPK dalam pelaksanaan program kegiatan;
    2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja;
    3. Identifikasi permasalahan yang terjadi;
    4. Keterlibatan guru/anggota MGMPK dalam pemecahan masalah.
  1. 4. Dampak Pemberdayaan MGMPK
    1. Dukungan unsur pembina dan stakeholder MGMPK;
    2. Peningkatan kinerja guru kejuruan/anggota MGMPK;
    3. Peningkatan mutu pembelajaran.

C.     Pelaksanaan

  1. 1. Jadwal Pelaksanaan

Penilaian Kinerja MGMPK dilaksanakan secara berkala  sesuai kebutuhan dan kemajuan kegiatan MGMPK.

  1. 2. Penilai/pemantau

Penilaian kinerja MGMPK dilakukan oleh penilai dari LPMP, dan PPPPTK .

Kriteria petugas:

  1. Menguasai kebijakan pendidikan nasional/menengah kejuruan;
  2. Memahami program MGMPK;
  3. Memahami instrumen penilaian kinerja;
  4. Mampu mengolah data;
  5. Mampu membuat laporan.
  1. 3. Responden

Responden penilaian MGMPK, sebagai berikut:

  1. Unsur pembina dan stakeholder
  2. Pengurus MGMPK;
  3. Guru Inti MGMPK.
  4. Guru anggota MGMPK
  1. 4. Metode

Pengumpulan data dan informasi mengenai pelaksanaan program monev diperoleh melalui:

  1. Angket;
  2. Observasi (professional judgement);
  3. Wawancara.
  1. 5. Sasaran

BAB V. PENUTUP

Hal-hal yang telah diatur dalam “Pedoman Pelaksanaan Pemodelan MGMP Kejuruan” ini diharapkan dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten oleh unsur-unsur/pelaku yang terlibat, sehingga dapat mendukung pelaksanaannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu mencapai target yang ditetapkan.

Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berikut:

1.     Unsur/Petugas PPPPTK, LPMP dan Dinas Pendidikan mampu mengelola block grant dalam rangka Pemodelan sekaligus Pemberdayaan MGMP Kejuruan, serta meningkatkan peran dan partisipasinya secara transparan, prosedural, koordinatif, sinergi dan akuntabel.

2.     MGMP kejuruan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan peran, partisipasi dan aktivitasnya secara taat asas, kontributif dan signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran di SMK.

3.     Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dinas pendidikan, diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pemodelan dan Pemberdayaan MGMP Kejuruan setempat.

Dengan tanpa membatasi kreativitas dan inovasi para pelaku program kegiatan ini, hal-hal yang telah diatur dalam buku pedoman ini diharapkan dapat dilaksanakan secara taat azas dan konsisten, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Lampiran 1.

ANGGARAN DASAR
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN KEJURUAN (MGMPK)
BIDANG KEAHLIAN ……………………..

KABUPATEN/KOTA …………………

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan dan fungsi MGMP Kejuruan serta peran MGMP Kejuruan sebagai reformator, mediator, dan pendukung pendidikan dan untuk melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan, dan manajemen, maka eksistensi otonomi sekolah perlu diperkuat dengan kerja sama antar guru Kejuruan secara kolaboratif.

BAB I : NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi ini merupakan wadah profesionalisme Guru Kejuruan SMK Kabupaten/Kota … yang bernama MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian …  Kabupaten/Kota ….

Pasal 2
MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas berdiri sejak … tahun ….

Pasal 3
Tempat kegiatan MGMP Kejuruan adalah ….. dan tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4
Pusat organisai MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….berkedudukan di unit kerja ketua atau sekretaris.

BAB II : DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 5
MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Repblik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6
MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian …  Kabupaten/Kota …. berasaskan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota….bertujuan:

1. Memotivasi para guru meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional.

2.   Mewujudkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

3.   Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kejuruan (kompetensi Keahlian), guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya.

4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, sistem pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran kejuruan.

5.   Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, penelitian tindakan kelas, referensi, dan lain-lain yang dibahas bersama di sanggar MGMPK.

6.   Mampu menjabarkan, merumuskan agenda reformasi sekolah khususnya pusat pembelajaran di kelas dan institusi pasangan(Du/Di) sehingga terproses reorientasi pembelajaran yang efektif berbasis kompetensi.

BAB III : KEDAULATAN

Pasal 8
Kedaulatan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rapat anggota.

BAB IV : SIFAT

Pasal 9
MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas merupakan organisasi non struktural yang bersifat mandiri .

BAB V : KEANGGOTAAN

Pasal 10
Keanggotaan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. terdiri atas semua guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta – Bidang Keahlian ….
Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
Anggota MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII : SUSUNAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 12
Susunan pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Masa bhakti pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII : HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14
Hak dan kewajiban pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX : PERMUSYAWARATAN

Pasal 15 :
Jenis Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X : KEUANGAN

Pasal 16
Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB XI : PEMBUBARAN MGMP KEJURUAN  KABUPATEN/KOTA ….

Pasal 17
Pembubaran MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. hanya dapat dilakukan oleh rapat pleno yang khusus untuk keperluan itu, dengan ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan diatur Anggaran Rumah Tangga.

Tata cara pembubaran MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Hal-hal yang menyangkut kekayaan dan kepemilikan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. akibat pembubaran sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan 2 tersebut diatur dalam rapat pleno.

BAB XII : PENUTUP

Pasal 18
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam rapat pleno yang khusus untuk itu.
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : ….

Pada tanggal : ….

………………………………

………………………………

ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN KEJURUAN (MGMPK)
BIDANG KEAHLIAN ……………………..

KABUPATEN/KOTA …………………

BAB I : KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota:
Angggota MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. adalah Guru Kejuruan SMK– Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota ….

Setiap anggota mewakili sekolah yang menjadi tempat tugasnya

Pasal 2
Syarat:
Guru Kejuruan SMK/MAK – Bidang Keahlian … yang berada di wilayah Kabupaten/Kota …., sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi

Pasal 3
Kewajiban:
Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. serta memiliki keterikatan secara formal.
Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan keputusan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …..
Mengikuti secara aktif kegiatan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….
Mendukung dan munsukseskan seluruh program MGMP Kejuruan   Kabupaten/Kota ….
Menghadiri setiap ada pertemuan.
Memberitahu kepada pengurus secara tertulis atau lisan apabila tidak dapat menghadiri kegiatan MGMP Kejuruan.
Memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota.

Pasal 4
Hak:
Mengikuti kegiatan yang diadakan/diselenggarakan oleh MGMP Kejuruan   Kabupaten/Kota ….

Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …….
Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
Memilih dan dipilih menjadi pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….

Pasal 5
Masa akhir keanggotaan:
Meninggal dunia
Purna tugas/pensiun
Mutasi keluar daerah dari Kabupaten/Kota …..

Menjadi Kepala Sekolah.

BAB II : SUSUNAN PENGURUS

Pasal 7
Pengurus MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian …Kabupaten/Kota …. berjumlah … orang terdiri atas :

Ketua
Sekretaris
Bendahara
Bidang Pengembangan Pendidik / SDM

Bidang Pengembangan Mutu Pembelajaran

Bidang Hubungan Masyarakat

BAB III : PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 8
Pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat pleno setiap akhir periode kepengurusan.
Pengurus dipilih setiap … tahun sekali sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
Pengurus lama dapat dipilih kembali.

BAB IV : MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 9
Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk masa … tahun
Masa bakti kepengurusan berakhir bersamaan dengan disyahkannya menjelang pembentukan kepengurusan yang baru.
Masa bakti kepengurusan paling lama 2 periode berturut-turut

BAB V : SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 10
Syarat sebagai anggota aktif.
Memahami dan menguasai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11
H a k :
Mengikuti Kegiatan: pelatihan-pelatihan, ……., ……, dan yang terkait dengan kegiatan MGMP Kejuruan.

Pasal 12
Kewajiban:
Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, semua peraturan MGMP dan keputusan MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota ….
Menyelenggarakan rapat anggota.
Menyelenggarakan rapat pengurus.
Memberikan pertanggungjawaban pada rapat anggota akhir masa bakti.
Memberikan informasi dan atau hasil rapat pleno kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII : PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 13
Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa bhaktinya berakhir apabila yang bersangkutan sudah tidak aktif menjadi guru Kejuruan di Kabupaten/Kota ….
Pengisian kekosongan pengurus dilaksanakan dalam rapat pleno.

BAB VIII : PERAN DAN TUGAS MGMP KEJURUAN

Pasal 14
Peran:
Reformator dalam classroom reform, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif berbasis kompetensi.
Mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian kompetensi.
Pendukung pendidikan dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah.

Pasal 15
Fungsi:
Sebagai wadah guru Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. untuk meningkatkan Profesionalisme.

BAB IX : WEWENANG

Pasal 16
Berkaitan dengan peran dan tugas MGMP seperti tersebut dalam pasal 14, 15 di atas, MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. berwenang.
Menghimpun dana dari anggota sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
Memberikan masukan kepada K3S SMK Kabupaten/Kota …..
Memberikan masukan kepada anggota mengenai inovasi bidang pendidikan.
Memberikan masukan terhadap instansi yang terkait.

BAB X : PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17
Rapat anggota diadakan untuk :
Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.
Memilih pengurus MGMP Kejuruan
Menilai pertanggungjawaban pengurus
Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurang 1 kali dalam satu semester.
Dalam keadaan istimewa dapat diadakan rapat sewaktu-waktu atas pertimbangan pengurus. Rapat anggota dinyatakan syah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah yang hadir. Pengambilan keputusan diupayakan musyawarah mufakat.
Apabila pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
Keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) + 1 anggota yang hadir.

Pasal 18
Rapat terdiri atas :
a) Rapat anggota paripurna/pleno
b) Rapat pengurus harian
Rapat pengurus harian diadakan 1 bulan 1 kali dan sewaktu-waktu jika ada hal penting.

BAB XI : KEUANGAN

Pasal 19

Sumber keuangan MGMP Kejuruan berasal dari:

a) Iuran anggota
b) Pihak lain yang bersifat tidak mengikat
Pengurus MGMP Kejuruan mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan, dan atau penggunaan dana MGMP Kejuruan pada seluruh anggota di dalam rapat paripurna.
Laporan keuangan disampaikan secara tertulis oleh pengurus MGMP Kejuruan dalam rapat anggota paripurna.

BAB XII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20
Usul perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota yang hadir .
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya ½ (setengah) + 1 (satu) dari jumlah yang hadir yang memenuhi kuorum.

BAB XIII : PENUTUP

Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan dibahas pada rapat anggota.
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh rapat anggota dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ….

Pada tanggal : ….

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 44, ayat (1), mengamanatkan bahwa: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Langsung ”.  Sedangkan pasal 28 sampai dengan 41, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, secara eksplisit menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi, kualifikasi, dan profesionalisme yang terstandar. Konsekuensi logis dari amanat tersebut adalah perlunya upaya pemerintah, dalam hal ini Depdiknas/Ditjen PMPTK untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, melalui PPPPTK dan LPMP.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan (PPPPTK) kelompok Kejuruan, merupakan Unit Pelaksana Teknis Depdiknas yang tugasnya melaksanakan pengembangan Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan khususnya lingkup Kejuruan.

Permasalahan yang berkenaan dengan guru cukup bervariasi dan kompleks. Beberapa diantaranya adalah: (1) kualifikasi guru belum memenuhi persyaratan minimum; (2) kompetensi guru kejuruan belum memenuhi standar industri; dan (3) sebagian besar guru belum mampu menunjukkan kinerja secara profesional. Sehubungan dengan itu, PPPPTK Kejuruan berupaya untuk meningkatkan mutu guru melalui program-program strategis. Salah satu diantaranya adalah pemberian Block Grant melalui kerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)dalam rangka untuk pemodelan dan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan (MGMPK).

Agar program tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka disusun buku Panduan Pelaksanaan “Kemitraan MGMP Kejuruan”. Dengan adanya buku pedoman ini, implementasi dan pelaksanaan Pemodelan MGMP Kejuruan diharapkan terselenggara secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pembelajaran yang diharapkan akan berdampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan mutu pendidikan agar dapat mencapai standar nasional pendidikan.

Jakarta,  Desember 2008

Direktur Bindiklat,

Sumarna Surapranata, Ph.D.

NIP131470163

DAFTAR ISI

Kata Pengantar  ………………………………………………………….          i

Daftar Isi ……………………………………………………………………          ii

BAB I. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang            …………………………………………..      1
  2. Dasar Hukum               …………………………………………..      3
  3. Tujuan                            …………………………………………..      3
  4. Sasaran                          …………………………………………..      3
  5. Hasil yang Diharapkan         …………………………………….   4

BAB II. PEMBENTUKAN MGMP KEJURUAN -BIDANG KEAHLIAN

  1. Pengertian dan Sifat   ……………………………………                5
  2. Tujuan MGMP Kejuruan         …………………………………….   6
  3. Kegiatan MGMP Kejuruan    ………………………………            6
  4. Dasar Pembentukan MGMP Kejuruan – Bid. Keahlian …..       7
  5. Susunan Organisasi MGMP Kejuruan – Bid. Keahlian …..         8
  6. Fungsi MGMP Kejuruan          …………………………………….   10

BAB III. PEMBERDAYAAN MGMP KEJURUAN

  1. Penyusunan Program Kerja MGMPK         ………………….       11
  2. Pelaksanaan Pemberdayaan MGMP Kejuruan …………….      13
  3. Peran Stakeholders SMK/ MGMP Kejuruan          ……………    15
  4. Pendanaan       ……………………………….……………………………   18
  5. Alur (Skenario) Pelaksanaan Kegiatan MGMPK ………………… 20
  6. Rencana Pemetaan Wilayah Binaan…………………………..  21
  7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan    ………………….       22

BAB IV.Penilaian Kinerja/Pemantauan

  1. Tujuan     ………………………………………………………..          24
  2. Aspek Penilaian            .…………………………………………..     24
  3. Pelaksanaan     ..………………………………………………..        25

BAB V. PENUTUP                  …………………………………………………        26

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………….        27

BAB I. PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang

Reformasi pendidikan berjalan dengan membawa cita-cita besar, Millenium Development Goals ditargetkan bisa dicapai tahun 2015, perbaikan-perbaikan segera dilakukan. Saat ini jumlah guru di Indonesia adalah 2,7 juta, dari segi kualifikasi pendidikan masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum S1, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2005, yaitu sebanyak hampir 1,2 juta orang yang harus ditingkatkan kualifikasi pendidikannya. Jumlah sebanyak ini direncanakan baru bisa selesai hingga tahun 2011. Penuntasan peningkatan kualifikasi dapat dipercepat dengan strategi menggalang dan mensinergikan sumber-sumber dana di Pemda Kab/Kota/Provinsi maupun di masyarakat dan individu guru, diantaranya melalui Program Pendidikan Formal, Pelatihan, dan kegiatan di Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah berusaha untuk meningkatkan kualitas guru melalui berbagai lokakarya (workshop), pelatihan, seminar, TOT, dan lain-lain, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat menjangkau semua guru. Dengan demikian, tidak semua guru mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan profesionalismenya.

KKG, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) serta MGMP, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) didesain untuk mendukung peningkatan kemampuan profesional guru dan mutu pembelajaran di sekolahnya, sehingga berdampak terhadap penjaminan mutu pendidikan di kabupaten/kota setempat yang akan berpengaruh positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan nasional. Aktivitas KKG, KKKS dan KKPS serta MGMP, MKKS dan MKPS sangat bervariasi, Intensitas kegiatannya  tergantung pada tingkat kepedulian dan komitmen berbagai unsur terkait pada tataran individu, maupun manajemen pada tataran sekolah dan dinas pendidikan di daerah. Semua upaya pengembangan itu di diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekolah yang bermutu.

Di era reformasi pendidikan, guru diharapkan dapat mereformasi dirinya sendiri, selanjutnya mereformasi pengelolaan kelas menjadi kelas yang dinamis. Namun menurut para pengamat, guru di samping mempunyai banyak kelebihan, guru juga masih mempunyai banyak masalah/kekurangan antara lain:

1.   Kualifikasi dan kompetensi guru yang heterogen

2.   Rendahnya etos kerja dan komitmen guru.

3.   Dalam pengelolaan kelas guru tampil sebagai pengajar (teacher)

4.   Kesejahteraan guru masih belum memadahi

5.   Penghargaan masyarakat terhadap profesi guru rendah

Pada tataran operasional, pendidikan pada satuan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis dengan memberdayakan pendidik yang terwadahi dalam berbagai forum secara optimal.

MGMP/KKG sebagai wahana untuk mendukung peningkatan kualifikasi kompetensi/profesi guru, sebagai simpul pembelajaran didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.  Melalui strategi memaksimalkan kegiatan  ini, tampak betapa besar peran MGMP/KKG di masa depan untuk kepentingan peningkatan kualifikasi dan kompetensi/profesi.

Dari kajian lapangan, MGMP sampai saat ini telah mendeklarasikan dirinya menjadi forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah sekolah, ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA/MA/SMK/MAK Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Dengan prinsip kerjanya sebagai  cerminan kegiatan “dari-oleh-dan untuk guru” dari semua sekolah. Namun hal tersebut belum terjadi atau belum optimal bagi guru mata pelajaran kejuruan (komponen produktif) sekolah menengah kejuruan (SMK), hal ini disebabkan antara lain karena sangat beragamnya karakteristik SMK maupun karakteristik antar Program Keahlian.

Dalam upaya menumbuh kembangkan MGMP Kejuruan, perlu mendapatkan pasokan informasi, material dan juga finansial secara sistematis sampai mereka menjadi grup-grup dinamis yang dapat mengembangkan dan membiayai kelompoknya sendiri. Lembaga yang dapat memberikan masukan diantaranya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidik (LPMP) sebagai penerima dana block grant.

Direktorat Pembinaan Diklat pada tahun anggaran 2009 memprogramkan untuk melakukan pemberdayaan atau optimalisasi MGMP Kejuruan di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dalam menuntaskan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya MGMPK Kejuruan ini akan melibatkan enam PPPPTK terkait lingkup kejuruan, yaitu PPPPTK BMTI Bandung, PPPPTK BISPAR Sawangan, PPPPTK Pertanian Cianjur, PPPPTK BI Medan, PPPPTK OE Malang dan PPPPTK Seni Budaya Yogyakarta.

  1. B. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003   tentang   Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 30 sampai dengan pasal 44;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
    1. Surat Keputusan Direktur Lemdiklat PMPTK Nomor…….

C. Tujuan

1.     Membentuk organisasi profesi, MGMP Kejuruan tingkat Kabupaten/Kota pada Bidang Keahlian yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas peserta didik.

2.     Memberdayakan MGMP untuk meningkatkan profesional guru dan mutu pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan nasional.

3.     Meningkatkan mutu pendidik (SDM) melalui proses peningkatan kompetensi yang terprogram, berkesinambungan, dan mandiri (continuos professional development),

4. Meningkatkan pemahaman dan skill anggota MGMP dalam penyiapan dan implementasi KTSP.

  1. D. Sasaran

Sasaran  program Kemitraan Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan (MGMPK) melalui dana Block Grant LPMP  seluruh Indonesia pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebanyak 557 Kelompok Kerja (KK) yang dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan enam PPPPTK Kejuruan.

  1. E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan pada program kemitraan pemberdayaan MGMP Kejuruan pada tahun anggaran 2009 ini , adalah;

  1. Terbentuk dan meningkatnya jumlah MGMP Kejuruan yang aktif;
  2. Terselenggaranya kegiatan MGMP Kejuruan secara berkala dan berkesinambungan melalui program peningkatan kompetensi/ profesionalitas guru melalui prinsip “dari-oleh-dan untuk guru“;
  3. Meningkatnya kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan yang bermutu, kreatif, dan inovatif.
  4. Dokumen KTSP yang sesuai dengan program studi masing-masing.

BAB II. PRINSIP PEMBENTUKAN MGMP KEJURUAN – BIDANG KEAHLIAN

  1. A. Pengertian dan Sifat

Pengertian

MGMP Kejuruan (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran kejuruan (Dasar/Kompetensi Kejuruan) SMK pada Bidang Keahlian tertentu yang berada pada satu wilayah propinsi/kabupaten/kota.

MGMP Kejuruan  merupakan organisasi profesi guru Sekolah Menengah Kejuruan non struktural yang dibentuk oleh guru dan untuk guru yang dinaungi dan dibina oleh institusi vertikal dan horisontal serta keanggotaannya secara otomatis meliputi guru-guru mata pelajaran kejuruan (Dasar/Kompetensi Kejuruan) di SMK Negeri maupun Swasta,  baik yang berstatus PNS maupun non PNS/honorarium.

Block Grant Pemberdayaan MGMP Kejuruan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh LPMP bermitra dengan enam PPPPTK kejuruan pada tahun anggaran 2009 kepada forum guru atau MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian tertentu dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal. Pemberian Block Grant Pemberdayaan MGMP Kejuruan dirancang untuk membantu guru  mata pelajaran kejuruan (Dasar/Kompetensi Kejuruan) di SMK dalam mengembangkan diri dan mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pendidikan khususnya proses pembelajaran kompetensi kejuruan.

Sifat

Dana Block Grant Pemberdayaan MGMPK ini bersifat sementara, dan terbatas. Artinya Block Grant yang  diberikan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh MGMPK mengacu pada ketentuan dari Bindiklat PMPTK  , dalam jangka waktu tertentu untuk mata pelajaran kejuruan – bidang keahlian tertentu dan kegiatan tertentu. Dana Block Grant juga bersifat stimulus, artinya MGMPK perlu didukung daerah/sekolah melalui sumber dana lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Block Grant Pemberdayaan MGMPK harus dilaksanakan secara rasional, efektif dan efisien serta akuntabel sesuai dengan komponen program yang telah ditetapkan.

Dana Block Grant tidak digunakan  untuk membiayai program di luar pelaksanaan tugas,  fungsi, dan  tanggung jawab MGMPK, seperti pembangunan fisik, rehab fisik, dan barang yang bersifat inventaris. Dinas Pendidikan penerima Block Grant wajib menggunakan dana tersebut untuk operasionalisasi program peningkatan mutu pendidik dan pembelajaran serta kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Bindiklat PMPTK.

  1. B. Tujuan MGMP Kejuruan

MGMP Kejuruan ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

  1. Meningkatkan kompetensi yang dilakukan melalui In House Training (IHT), Lembaga Diklat, Kerjasama dengan Industri dan kegiatan mandiri.
  2. Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi guru kejuruan dalam melaksanakan tugas sehari–hari dan menemukan cara pemecahannya yang sesuai dengan  karakteristik  substansi mata pelajaran kejuruan/program/bidang keahlian, guru, kondisi sekolah, dan institusi pasangan.
  3. Memberi kesempatan kepada guru kejuruan untuk berbagi  informasi  dan pengalaman dalam rangka penerapan KTSP, perkembangan iptek, dan kebijakan pendidikan.
  4. Memberi kesempatan kepada guru untuk menuangkan ide–idenya melalui program dan kegiatan MGMP Kejuruan.
  5. Membangun kerja sama dengan semua pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan memiliki kompetensi yang profesional.

C.    Kegiatan MGMP Kejuruan

Kegiatan MGMP Kejuruan secara garis besar diarahkan antara lain:

1.   Peningkatan penguasaan kompetensi kejuruan

a.    Pelatihan kompetensi kejuruan

b.    Melaksanakan magang di Industri

c.     Meningkatkan profesionalisme guru menjadi assesor dan master assesor

2.   Peningkatan pemahaman Kurikulum dan perangkatnya

a.    Diklat/Seminar Kurikulum

b.    Semiloka penyusunan Silabi Mata Pelajaran

c.     Lokakarya penjabaran Kalender Pendidikan, penyusunan Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Program Pembelajaran, serta Skenario Pembelajaran.

3.   Peningkatan kualitas pembelajaran

a.    Seminar pembelajaran kontekstual dan implementasinya

b.    Pelatihan teknis peningkatan Student-Active Learning, dan pembelajaran berbasis Kompetensi

c.     Pelatihan desain, pembuatan, dan penggunaan bahan ajar, media, dan alat peraga pengajaran

4.   Peningkatan kemampuan evaluasi dan penilaian hasil belajar

a.    Pelatihan penyusunan sistem penilaian berbasis kompetensi

b.    Pelatihan penilaian portofolio

c.     Pelatihan penyusunan Laporan Hasil Belajar Siswa

d.    Pelatihan penyusunan program pembelajaran remedial dan pengayaan

e.     Pelatihan teknik penulisan soal yang berkualitas

5.   Kegiatan lain-lain terkait pendidikan kejuruan

a.    Pelatihan pemetaan kelas (Class Mapping)

b.    Pelatihan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Penelitian Tindakan Kelas, Karya Ilmiah Populer, penyusunan buku dan lain-lain)

c.     Pelatihan bahasa Inggris (asing) bagi para guru mata pelajaran kejuruan.

D.    Dasar Pembentukan MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian

Sebagai tahap awal pembentukan MGMPK ini sebaiknya dipilih atau ditetapkan untuk MGMP Kejuruan pada Bidang Keahlian yang memiliki jumlah guru kejuruan/siswa terbanyak di Kabupaten/Kota tersebut, selanjutnya dalam membentuk/mendirikan MGMP Kejuruan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.   Menetapkan Kerangka Anggaran Dasar MGMP Kejuruan, antara lain: Tempat kedudukan, Dasar, Tujuan, Bentuk Kegiatan, Keanggotaan dan Kepengurusan, Hak dan Kewajiban Anggota dan Pengurus, Pendanaan;

2.   Mengumpulkan guru-guru mata pelajaran kejuruan SMK dari bidang keahlian sejenis dengan bantuan Kadisdik Kab/Kota;

3.   Memilih pengurus MGMPK melalui musyawarah dan menentukan sekretariat tempat kegiatan;

4.   Merancang kegiatan dan program kerja MGMPK;

5.   Mencari informasi dari berbagai sumber dan mengembang-kannya di MGMPK;

6.   Mendata/mencari dukungan dana dengan mengajukan proposal;

7.   Membuat program evaluasi kinerja dan pelaporan.

Mekanisme pembentukan dan penataan organisasi MGMP Kejuruan dilakukan dengan prinsip:

1.   Transparan, obyektif, profesional, demokratis, dan akuntabel;

2.   Merupakan mitra organisasi profesi dan organisasi penyelenggara pendidikan lainnya yang relevan.

Proses Pengangkatan MGMP Kejuruan

Agar organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kejuruan (MGMPK) tingkat kabupaten/kota ini diakui secara hukum dan dikenal/diakui eksistensinya oleh semua pengambil kebijakan, diperlukan penerbitan Surat Keputusan oleh Instansi yang berwenang, sehingga memungkinkan MGMPK mendapat pembinaan dan pendanaan dari sumber-sumber dana yang ada.

Dalam pembentukan MGMPK sebaiknya ada/melibatkan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan pengesahan dan sekaligus dapat menerbitkan Surat Keputusan pembentukan MGMPK tersebut.

  1. E. Susunan Organisasi MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian

Kepengurusan MGMP Kejuruan disusun berdasarkan musyawarah para anggotanya, dapat terdiri dari: Ketua, Bendahara, Sekretaris, Bidang Pengembangan Pendidik/SDM, Bidang Pengembangan Mutu Pembelajaran, dan Bidang Hubungan Masyarakat. Selanjutnya kepengurusan MGMP Kejuruan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Struktur Organisasi MGMP Kejuruan

Tugas dan fungsi masing-masing bidang

  1. Ketua :

a.    Bertanggung jawab atas semua kegiatan MGMPK

b.    Memimpin semua kegiatan yang dilakukan MGMPK

c.     Bersama dengan anggotanya membuat perencanaan kegiatan dan mencari sumber dananya.

d.    Melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan serta pengelolaan dananya kepada institusi/unsur yang terkait.

e.     Bersama anggota melakukan evaluasi dan menentukan tidak lanjutnya.

  1. Sekretaris :

a.    Membantu mongkoordinasikan kegiatan.

b.    Mengerjakan tugas berkaitan dengan surat menyurat.

c.     Mendokumentasikan semua kegiatan MGMPK.

d.    Membuat laporan kegiatan.

  1. Bendahara :

a.    Mengelola keuangan MGMPK

b.    Bersama ketua mengatur pendanaan kegiatan MGMPK

c.     Membuat laporan pengelolaan keuangan

4.   Bidang Pengembangan Pendidik/SDM :

a.    Merencanakan program kerja pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional bagi anggota/guru MGMPK mengacu pada Standar Kompetensi Kerja (SKK)

b.    Melaksanakan kegiatan-kegiatan program pengembangan kompetensi profesional bagi anggota/guru MGMPK melalui: Sosialisasi, Diklat, Seminar, Lokakarya, TOT, magang dan sejenisnya

c.     Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan merancang tindak lanjut program peningkatan kompetensi profesional bagi anggota/guru MGMPK

5.   Bidang Pengembangan Mutu Pembelajaran:

a.    Merencanakan program kerja peningkatan mutu pembelajaran antara lain: Penyusunan silabus/RPP, bahan ajar, dan sistem penilaian

b.    Melaksanakan kegiatan-kegiatan program peningkatan  mutu pembelajaran bagi anggota/guru MGMPK dan menyusun alternatif strategi pembelajaran melalui: Sosialisasi, Diklat, Seminar, Lokakarya, TOT, dan sejenisnya

c.     Pengembangan inovasi pembelajaran & manajemen kelas

d.    Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dan merancang tindak lanjut program peningkatan mutu pembelajaran bagi anggota/guru MGMPK

6.   Bidang Hubungan Masyarakat :

a.    Melakukan hubungan antar organisasi dan industri terkait dan relevan untuk mendukung terlaksananya tujuan MGMPK

b.    Mempublikasikan program dan hasil kegiatan MGMPK

c.     Membuat laporan Hasil Kegiatan MGMPK

F.     Fungsi MGMP Kejuruan

Sebagai forum resmi dan wadah/organisasi non-struktural bagi guru, MGMP Kejuruan memiliki fungsi antara lain:

1.   Mewadahi dan meningkatkan partisipasi para guru mata pelajaran kejuruan pada tingkat sekolah untuk mengembangkan dirinya melalui forum kelompok keahlian, di setiap SMK;

2.   Mewadahi partisipasi para guru kejuruan turut serta dalam mengembangkan dirinya, secara proporsional dalam konteks SMK dan kelompok bidang keahlian di setiap kabupaten/kota;

3.   Mewadahi partisipan dan simpatisan baik individu maupun kelompok (pemerhati atau pakar pendidikan) yang peduli kepada kualitas pendidikan secara proporsional dan profesional selaras dengan kebutuhan sekolah;

4.   Menjembatani dan turut serta memasyarakatkan peningkatan mutu pendidikan secara proporsional

BAB III. STRATEGI PELAKSANAAN MGMP KEJURUAN

  1. A. Penyusunan Program Kerja MGMPK

Penyusunan Program Kerja adalah proses merumuskan rencana kerja yang akan dilaksanakan selama jangka waktu tertentu dan apa yang akan dilakukan agar tujuan MGMPK terwujud.

1.   Unsur-unsur yang dapat terlibat dalam penyusunan program kerja MGMP Kejuruan :

a.  Pengurus MGMP Kejuruan, sesuai susunan organisasi yang telah disepakati dan disahkan.

b.  Guru inti yang memiliki pengalaman mengajar, menguasai kompetensi dibidangnya, dan berdedikasi tinggi.

c.   Unsur KKKS dan KKP, mempunyai fungsi sangat menentukan bagi perkembangan guru dalam MGMP Kejuruan

d.  Stakeholder: unsur dari Disdik setempat, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LPMP, PPPPTK terkait, atau LPTK/Perguruan Tinggi yang relevan

2.   Ruang Lingkup Kegiatan:

a. Melakukan reformulasi pembelajaran melalui model-model pembelajaran yang variatif seperti:

•    Mempersiapkan program pengajaran dan mendiskusikan strategi alternatif pembelajaran yang efektif

•    Merancang pengembangan silabus/RPP sesuai dengan paradigma baru Pendidikan

•    Merancang lembar kerja/bahan ajar pembelajaran untuk tiap kompetensi keahlian

•    Mengidentifikasi dan mengimplementasikan penggunaan media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran berbasis kompetensi

b. Melaksanakan program sosialisasi materi pembaharuan yang didapat oleh guru yang mengikuti diklat tingkat nasional maupun tingkat provinsi.

c.   Mengakomodasi aktifitas/realisasi Penelitian Tindakan (Action Research) guru, dan memfasilitasi terlaksananya presentasi/ seminar hasil penelitian.

d. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan merumuskan solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam KBM berbasis kompetensi.

e.   Memperluas wawasan guru dengan melalui nara sumber, studi banding, magang Du/Di, dan sebagainya.

3.   Program Kerja MGMP Kejuruan

a.  Program Jangka Panjang

Merupakan perencanaan jangka panjang untuk 5 – 7 tahun, dalam hal ini unsur manajemen tingkat atas dan pembina MGMPK menentukan berbagai aktivitas/tujuan dan target yang diperkirakan dicapai dalam waktu tersebut.

Prioritas dan tahapan pengembangan program Jangka Panjang, antara lain sebagai berikut:

Ä  Pemberdayaan MGMPK dengan sasaran mengaktifkan jejaring pengembangan profesionalisme guru dan legalitas MGMPK. (Aktifasi)

Ä  Konsistensi aktivitas dalam mencapai tujuan profesionalisme guru mata pelajaran kejuruan. (Dinamisasi)

Ä  Percepatan dan pertumbuhan ide-ide dari para guru dalam MGMPK untuk mandiri meningkatkan kompetensi kejuruan dan profesinya, sehingga peningkatan Kualifikasi dan sertifikasi dapat tercapai. (Akselerasi)

Ä  Pemeliharaan stabilitas kondisi dinamis. Para guru kejuruan (anggota MGMPK) mempunyai pengalaman selama menjalankan tahapan dinamisasi dan akselerasi. Aktivitas yang efektifitasnya tinggi dipilih untuk tetap dilakukan secara berkelanjutan. (Stabilisasi)

b.  Program Jangka Pendek

Merupakan perencanaan kegiatan tindak lanjut untuk satu tahun kedepan (tahunan) yang dilakukan oleh pengurus MGMPK, yaitu menentukan kegiatan, target dan mengatur pelaksanaan yang akan dicapai dalam setahun mendatang dengan mengacu program kerja jangka panjang. Selanjutnya dibuat jadwal kegiatan misalnya sebagai berikut:

PROGRAM KEGIATAN TINDAK LANJUT MGMP KEJURUAN

Bidang Keahlian : …………………….

Tahun 2008/2009

No. Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Dst Penanggung Jawab
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
Dst.nya

  1. B. Pelaksanaan Pemberdayaan MGMP Kejuruan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan MGMPK tidak lepas dari persyaratan dan peran/kinerja unsur-unsur yang terkait, antara lain sebagai berikut,

1.   Pengawas

Pengawas dapat mengunjungi semua sekolah di wilayahnya secara teratur untuk mengetahui keadaan dan kebutuhan setiap sekolah dan guru. Oleh karena itu, beliau berperan sebagai narasumber dalam penyusunan dan pelaksanaan program MGMPK dan memberi semangat kepada guru untuk ikut-serta dalam kegiatan MGMPK serta menerapkan hasil kegiatannya.

Tugas pengawas antara lain adalah:

•    memonitor kegiatan masing-masing sekolah dan kelas

•    membantu para guru inti dalam perencanaan dan persiapan kegiatan MGMPK sesuai kebutuhan guru

•    menghadiri dan ikutserta dalam kegiatan KKKS

•    memonitor pelaksanaan tindak lanjut dan dampak hasil MGMPK dan diklat di sekolah.

•    membantu guru dalam masalah kegiatan belajar mengajar

•    memberikan umpan balik kepada guru dan kepala sekolah tentang hasil supervisi

2.   Kepala Sekolah

Kepala sekolah seharusnya sangat tahu tentang kebutuhan sekolahnya. Sebaiknya beliau aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan MGMPK. Kepala sekolah yang sering ikut serta dan menunjukkan minat terhadap kegiatan MGMPK akan lebih memberi semangat kepada gurunya. Dia juga hendaknya membantu dan memonitor guru dalam penerapan hasil kegiatan MGMPK di kelas/sekolah.

Tugas kepala sekolah antara lain adalah:

•    melaksanakan konsultasi dengan guru kejuruan inti mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan MGMPK

•    menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan KKKS

•    memonitor pelaksanaan tindak lanjut kegiatan MGMPK di sekolah yang dipimpinnya

•    memberikan umpan balik tentang penerapan hasil MGMPK

3.   Pengelola / Pengurus MGMP Kejuruan:

Pengurus MGMPK harus memahami benar peran dan uraian tugasnya, sehingga mampu melaksanakannya secara aktif.

Untuk menjadi pengurus MGMP perlu diperhatikan syarat-syarat setidaknya sebagai berikut:

a.  Berlatar belakang Bidang Keahlian yang sesuai dan telah mengajar minimal lima tahun.

b.  Sehat jasmani dan Rohani, berjiwa pemimpin yang kreatif, kritis dan inovatif.

c.   Sanggup bekerja keras untuk mengembangkan MGMP Kejuruan tingkat Kabupaten/Kota.

d.  Mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik dan diterima oleh semua anggota MGMPK terkait.

4. Guru Inti MGMP Kejuruan:

Guru Inti adalah guru di masing-masing MGMPK yang telah dilatih untuk membantu rekannya, mahir dalam pengelolaan pengajaran, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat disebarkan ke rekan-rekan anggota/guru lainnya.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya, guru inti hendaknya:

•    Dilatih sebagai ahli dalam mata pelajaran kejuruannya

•    Mengetahui kebutuhan rekan-rekan guru anggota MGMPK

•    Bersama rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan pengawas merencanakan program MGMPK

•    Memimpin sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan MGMPK

Guru inti dapat dipilih dari guru dengan kriteria sebagai berikut:

a. Harus memiliki pengalaman mengajar minimal selama 3 tahun

b. Memiliki/menguasai kompetensi dibidangnya dan dedikasi yang tinggi serta berhasil sebagai guru.

c.   Memiliki kemauan dan mampu mempelajari pendekatan dan metodologi baru.

d.  Mampu melatih guru lain, serta mengkomunikasikan ide-ide, dan temuan-temuan baru kepada Kepala Sekolah, Pengawas, dan unsur pejabat Disdiknas lainnya.

5.   Guru (anggota MGMPK)

Hendaknya guru tidak hanya ikut hadir dalam kegiatan MGMPK, tetapi aktif terlibat dalam kegiatan tersebut, misalnya: mengemukakan pendapat tentang suatu masalah, mengemukakan ide pembuatan alat bantu pembelajaran, dan aktif dalam ujicoba atau simulasi kegiatan belajar mengajar. Dia

juga harus menerapkan hasil MGMPK di sekolahnya dan memberi umpan balik terhadap keberhasilan penerapan di sekolah. Tugas guru antara lain adalah:

•    memberi masukan untuk perencanaan kegiatan MGMPK

•    menghadiri kegiatan MGMPK

• menyumbangkan pikiran dan pemecahan masalah yang diangkat di MGMPK.

•    konsisten dalam menerapkan hasil-hasil MGMPK di kelas/ sekolah masing-masing.

•    memberikan umpan balik kepada guru inti, kepala sekolah atau pengawas tentang penerapan hasil MGMPK.

  1. C. Peran Stakeholders SMK / MGMP Kejuruan

1.   Komite Sekolah

Komite Sekolah (KS) dalam pengembangan profesionalisme guru sangat signifikan, karena pada umumnya mempunyai akses kepada para guru. Peningkatan peran Komite Sekolah (KS) dalam membangun profesionalime guru yang berkelanjutan dapat dikembangkan melalui koordinasi konstruktif.

Kepala sekolah dapat menjadi fasilitator pertemuan antara guru dan Komite Sekolah termasuk dengan MGMP Kejuruan. Permasalahan dan masukan dari Komite Sekolah dapat menjadi bahan diskusi guru baik di satuan pendidikan maupun di MGMP Kejuruan.

2.   Kepala Sekolah dan Pengawas atau KKKS/MKKS, KKP/MKPS

Secara riil di daerah-daerah, kepala sekolah dan pengawas yang tergabung dalam KKS/MKKS dan KKP/MKPS mempunyai fungsi sangat menentukan bagi perkembangan guru dalam MGMP Kejuruan.

a.    Kepala sekolah dan pengawas dapat beperan positif terhadap perkembangan para guru, jika para kepala sekolah dan pengawas mampu meningkatkan potensi guru-guru sekaligus memberikan ruang gerak dan kebebasan untuk maju bagi para guru guna meningkatkan komitmen tanggung jawab tugasnya.

b.    Para guru perlu mendapatkan dorongan kuat dari para kepala sekolah untuk berani keluar dari dunia rutinitas hariannya masuk kedalam dunia dinamis yang merupakan syarat dari suatu perkembangan profesionalisme para guru itu sendiri dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mendukung tugas luhurnya sebagai guru yang profesional.

c.    Sebaliknya kepala sekolah dapat menjadi penghambat perkembangan para guru, jika para guru tidak mendapat dukungan untuk secara dinamis mengembangkan potensinya dengan berinteraksi dengan jaringan guru-guru dari satuan pendidikan lainnya dan lembaga-lembaga lainnya. Dengan interaksi keluar yang terarah maka para guru akan mendapatkan berbagai best practices dari jaringannya

d.   Perguruan tinggi dapat melakukan networking ke satuan-satuan pendidikan dan MGMP atau sebaliknya guna saling memahami permasalahan yang ada dan selanjutnya mejalin kerjasama sehingga individualnya akan terbangkitkan untuk maju bersama rekan guru lainnya.

3.   PPPPTK dan LPMP

Fungsi PPPPTK dan LPMP terkait dengan pengembangan profesionalisrne guru berkelanjutan adalah antara lain:

a. PPPPTK (dan LPMP) dapat berperan dalam mengembangkan profesionalisme guru melalui berbagai kegiatan dengan bekerjasama dengan MGMP Kejuruan.

b.  PPPPTK (dan LPMP) dapat membuat jaringan kerja dinamis dengan seluruh MGMP Kejuruan di daerahnya masing-masing.

c.   Pembuatan jaringan dapat dimulai dengan pendataan profil dan pemetaan MGMP Kejuruan, membuat perencanaan pengembangan jaringan kerja yang menghubungkan antara MGMP Kejuruan dan PPPPTK (dan LPMP).

d. Selanjutnya PPPPTK (dan LPMP) dapat rnendorong para vocal point (wakil aktif) tiap-tiap MGMP Kejuruan untuk selalu saling berinteraksi, melalui berbagai media baik Email, SMS, telepon, perternuan langsung dll. Semakin intensif interaksi antar mereka semakin cepat perkembangan MGMP Kejuruan.

e.   Kegiatan-kegiatan riil perlu dilakukan secara reguler baik diselenggarakan oleh PPPPTK (dan LPMP) ataupun oleh MGMP Kejuruan.

4.   Peran Diretorat Bindiklat

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Pelatihan mempunyai peran dalam meningkatkan mutu pendidik (guru) melalui proram-program yang dapat membangkitkan peran semua pihak yang terkait dalam peningkatan mutu guru. Program Direktorat Bindiklat didesain sedemikian sehingga semua pihak yang terkait dengan peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan mutu guru dengan atau tanpa bantuan dari Direktorat Bindiklat. Program Direktorat Bindiklat diarahkan untuk membangkitkan motivasi internal guru untuk selalu dinamis dan berkembang mencapai kualifikasi, profesi, dan kompetensi yang memadai, serta meningkatkan kepedulian Pemda dalam sharing pendanaan dan program pengembangan profesionalisme guru.

5.   Perguruan Tinggi (PT/LPTK)

Lembaga Perguruan Tinggi baik LPTK maupun Perguruan Tinggi umum lainnya mempunyai peranan signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru:

a.    Perguruan Tinggi dapat menyumbangkan andilnya dalam menjalin kerjasama dan akses networking dengan para guru atau MGMP Kejuruan.

b.    Perguruan Tinggi dapat menjadi acuan kemajuan dalam bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan para guru dalam mengaktualisasikan  pengetahuannya.

c.     Perguruan Tinggi dapat melakukan kegiatan-kegiatan di satuan-satuan pendidikan guna ikut mengaktifkan guru-guru dan menjalin hubungan kerjasama pengembangan pedidikan. Dengan semakin banyak persinggungan antara para guru dalam MGMP Kejuruan maka semangat peningkatan kualifikasi guru akan semakin meningkat.

d.    Perguruan tinggi dapat melakukan networking ke satuan-satuan pendidikan dan MGMP Kejuruan atau sebaliknya guna saling memahami permasalahan yang ada dan selanjutnya mejalin kerja Perguruan Tinggi (PT/LPTK)sama.

6.   Pemerintah Daerah/Dinas Diknas

Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan unsur dinamisator utama dalam menggerakkan para guru baik secara langsung maupun melalui satuan pendidikan masing-masing. Pemda melalui dinas pendidikan dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan MGMP Kejuruan baik dari sisi administrasi, akomodasi maupun finansial. Keberadaan guru sebagai pegawai Pemda mengandung makna bahwa kemajuan guru di suatu daerah sangat tergantung sejauh mana upaya Pemda untuk meningkatkan dinamika, kreatifitas, dan kerja guru, serta sejauh mana Pemda berupaya meningkatkan kesejahteraan guru sinergis dengan peningkatan profesionalnya.

7.   Assosiasi profesi

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru berkelanjutan, peranan assosiasi profesi guru yang ada sangat signifikan.

a.    LPMP dan MGMP Kejuruan dapat menjalin kerjasama dengan assosiasi guna lebih mengembangkan sayap kerjanya untuk meningkatkan mutu guru.

b.    Assosiasi dapat bekerjasama dalam menggerakkan dinamika guru dengan berbagai macam kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan individu/kelompok guru.

Bagi assosiasi hal ini sangat penting karena asosiasi akan semakin mendapat legitimasi luas sebagai organisisi yang benar-benar memperjuangkan kemajuan guru.

c.     Asosiasi dapat mengembangkan hubungan kerja LPMP, MGMP Kejuruan, dan guru secara networking, dimana “saling tergantung” diubah menjadi “saling mendukung“, dari “saling berebut” menjadi “saling berbagi” dan dari “saling berusaha merugikan” menjadi “saling berusaha menguntungkan“, dari “saling menyembunyikan informasi” menjadi “saling sharing informasi“, dan sebagainya.

8.   Peran Industri

Industri lokal dan nasional baik industri kecil, menengah dan besar mempunyai peran sangat signifikan dalam pengembangan guru melalui MGMP Kejuruan. Industri dapat menjadi patner MGMP Kejuruan langsung atau melalui Sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memberikan informasi atau menawarkan suatu kegiatan nyata guna menambah informasi dan pengetahuan kepada para guru. Guru dapat melakukan training atau praktek Industri guna peningkatan kapasitasnya yang selanjutnya dapat diberikan kepada anak didiknya.

Industri dapat secara informal bekerjasama dengan MGMP menjadi partner dalam meningkatkan mutu guru dan sekolah.

9.   Patner Internasional

Dalam suasana globalisasi banyak pihak internasional yang ingin menjalin kerjasama sampai ke daerah-daerah termasuk sampai ke sekolah-sekolah di daerah. Sekolah dapat menginisiasi kerjasama antar sekolah dengan patner intemasional dengan didukung para guru kejuruan yang tergabung dalam MGMPK

  1. D. Pendanaan

Pembinaan “profesi guru kejuruan secara berkelanjutan” (continuous professional development) menggunakan wadah musyawarah guru mata pelajaran kejuruan (MGMPK) memerlukan dukungan dana yang berkelanjutan.

Dana Block Grant dari PMPTK melalui LPMP yang bekerjasama dengan PPPPTK yang dialokasikan pada Tahun 2009 sifatnya hanya sebagai stimulus awal dalam Pemodelan/Pemberdayaan MGMP Kejuruan tersebut, untuk pembinaan berkelanjutannya diharapkan adanya sinergitas dukungan dana dari unsur-unsur terkait antara lain sebagai berikut:

1.   Dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Dana kegiatan MGMPK dapat berasal dari APBD dan/atau APBN yang memang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti harus ada pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat dan/atau daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran melalui MGMPK.

Seperti halnya dana pendidikan pada umumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya mengusulkan pendanaan MGMPK sebagai bagian dari dana pengembangan pendidikan.

2.   Dana dari Sekolah

Sumber dana yang dapat mendukung kegiatan MGMPK selain dari APBD dan/atau APBN, juga berasal dari anggaran sekolah. Secara khusus anggaran untuk MGMPK telah dimasukkan dalam rencana operasional sekolah atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Mengenai sumber anggarannya ditentukan berdasarkan musyawarah dengan komite sekolah masing-masing. Dana sekolah yang dapat dialokasikan MGMP di antaranya dari BOS dan dana yang dikumpulkan dari masyarakat (sumbangan pendidikan). Dana dari masing-masing sekolah tersebut kemudian dikumpulkan oleh pengurus MGMP. Mengenai mekanisme pengumpulannya dapat diatur sesuai kesepakatan misalnya setiap bulan dalam jumlah rupiah tertentu sesuai dengan jumlah guru yang terlibat dalam kegiatan tesebut.

Anggaran MGMPK di tingkat sekolah yang dikumpulkan sebagai pendukung MGMPK di tingkat Kabupaten/Kota dari setiap sekolah tidak harus sama jumlahnya. Artinya, setiap sekolah dapat mengalokasikan anggaran untuk MGMP dalam jumlah yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kebijakan penentuan besarnya anggaran untuk MGMPK harus diketahui oleh pihak sekolah sesuai dengan usulan dari guru atau pengurus MGMP.

Paling tidak jumlah yang ditetapkan untuk kegiatan MGMP telah mencakup semua kebutuhan untuk setiap kegiatan yang direncanakan, termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi guru/perserta. Dana yang dikumpulkan dari masing-masing sekolah kemudian dikumpulkan oleh MGMPK dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati tersebut. Setiap kegiatan berakhir, pengurus MGMPK harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung-jawaban kepada anggota MGMPK dan sekolah.

3.   Sumber dana lainnya

Pengurus MGMPK juga dapat menggali dana lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Misalnya:

a.  Mencari sponsor yang bersedia mendukung kegiatan MGMPK;

b.  Bekerjasama dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya.

c.   MGMPK membuat bahan ajar (modul) kemudian dicetak dan dibagikan kepada siswa. Karena mencetak dalam jumlah yang relatif banyak maka MGMPK akan mendapatkan keuntungan, yang nantinya juga diperuntukkan bagi kepentingan pembelajaran di sekolah;

Idealnya, MGMPK harus tahu teknik-teknik penggalian dana, sehingga ketergantungan dana dari pemerintah dan Donor dapat dikurangi, sehingga keberlanjutan program/kegiatan MGMPK akan lebih terjamin.

  1. E. Alur (Skenario) Pelaksanaan Kegiatan MGMPK

Adapun alur (skenario) pelaksanaan kegiatan MGMPK dapat dilihat pada bagan berikut ini:

  1. F. Rencana Pemetaan Wilayah Kemitraan

Untuk pemetaan wilayah kemitraan direncanakan berdasarkan Bidang Garapan dari PPPPTK dan Kelompok Kerja pada masing-masing provinsi seperti tabel di bawah ini:

No PPPPTK Mitra LPMP Sasaran Jumlah KK
1 BMTI Bandung Jawa Barat 48 KK 104
Kalimantan Tengah 14 KK
Sumatra Selatan 18 KK
Bali 16 KK
Bangka Belitung 8 KK
2 BISPAR Sawangan DKI Jakarta 13 KK 85
Lampung 12 KK
Riau 30 KK
Sulawesi Selatan 20 KK
Banten 10 KK
3 PERTANIAN Cianjur Jawa Tengah 64 KK 92
Jambi 16 KK
Maluku 4 KK
Maluku Utara 4 KK
Gorontalo 4 KK
4 BANGLIS Medan NAD 14 KK 86
Sumatera Utara 40 KK
Sumatera Barat 20 KK
Kalimantan Barat 10 KK
Bengkulu 2 KK
5 OTEL Malang Jawa Timur 60 KK 98
Kalimantan Timur 20 KK
Sulawesi Tengah 2 KK
Sulawesi Tenggara 6 KK
Nusa Tenggara Timur 10 KK
6 SENBUD Yogyakarta DI Yogyakarta 6 KK 92
Kalimantan Selatan 22 KK
Sulawesi Utara 14 KK
Nusa Tenggara Barat) 4 KK
Papua 46 KK
JUMLAH 557

Untuk pelaksanaan kegiatannya disesuaikan antara program kerja MGMPK dengan PPPPTK Terkait, dimana untuk efektifitas dan efisiensi diusulkan pada setiap Kab/Kota minimal dua kelompok kerja.

  1. G. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan MGMPK sebagai penerima dana Block Grant secara umum mengikuti ketentuan keuangan yang berlaku (Bukti pengeluaran dan daftar hadir, jadwal kegiatan dll.) dan Perjanjian/MoU tentang Block Grant antara LPMP dengan MGMPK (Disdik Kabupaten/Kota).

Bentuk Pertanggungjawaban

1.   Semua dana Block Grant yang telah digunakan MGMPK dipertanggungjawabkan kepada LPMP.

2.   Tanggung Jawab Pembukuan

a.    Setiap pengeluaran dana harus dengan persetujuan Ketua MGMP dan dicatat/dibukukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b.    Menyertakan semua bukti pengeluaran dana untuk verifikasi (pemeriksaan keuangan).

c.     Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya (misalnya uang konsumsi, pembelian barang atau jasa) yang dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran.

Pelaporan

Dinas Pendidikan wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja  pelaksanaan Pemberdayaan MGMPK dana Block Grant kepada LPMP dan PPPPTK mitra. Laporan akuntabilitas tersebut disusun menurut sistematika berikut:

Sistematika Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I.   Pendahuluan

Rasional

Tujuan

Sasaran

Hasil Yang Diharapkan

Bab II   Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tempat dan Waktu

Perkembangan Pelaksanaan Program dan kegiatan

Hasil yang Dicapai

Pemanfaatan Dana

Masalah dan Pemecahannya

Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Rekomendasi

Lampiran

Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Kegiatan (Copynya)

BAB IV.          PENILAIAN KINERJA MGMPK

  1. A. Tujuan

Penilaian Kinerja bertujuan :

  1. Memetakan kinerja MGMPK dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan/disepakati;
  2. Memperoleh masukan terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan dana block grant MGMPK;
  3. Menyusun rekomendasi sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dalam kerangka pembinaan MGMPK pada masa mendatang.
  1. B. Aspek Penilaian

Aspek yang dinilai pada implementasi program Pemberdayaan MGMPK, meliputi:

  1. 1. Kepengurusan dan Manajemen
    1. Susunan Pengurus
    2. Komitmen pengurus dan anggota MGMPK dalam pelaksanaan pengembangan profesionalisme guru dan peningkatan mutu pembelajaran;
    3. Mekanisme kerja MGMPK;
    4. Kesesuaian pelaksanaan program Pemberdayaan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati;
  1. 2. Pengelolaan Keuangan
    1. Keuangan dikelola oleh bendahara;
    2. Keuangan dikelola dengan pembukuan tersendiri, yang berisi daftar transaksi pemasukan dan pengeluaran;
    3. Setiap bukti transaksi diketahui oleh ketua.
  1. 3. Pelaksanaan Program Kerja
    1. Keterlibatan guru/anggota MGMPK dalam pelaksanaan program kegiatan;
    2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja;
    3. Identifikasi permasalahan yang terjadi;
    4. Keterlibatan guru/anggota MGMPK dalam pemecahan masalah.
  1. 4. Dampak Pemberdayaan MGMPK
    1. Dukungan unsur pembina dan stakeholder MGMPK;
    2. Peningkatan kinerja guru kejuruan/anggota MGMPK;
    3. Peningkatan mutu pembelajaran.

C.     Pelaksanaan

  1. 1. Jadwal Pelaksanaan

Penilaian Kinerja MGMPK dilaksanakan secara berkala  sesuai kebutuhan dan kemajuan kegiatan MGMPK.

  1. 2. Penilai/pemantau

Penilaian kinerja MGMPK dilakukan oleh penilai dari LPMP, dan PPPPTK .

Kriteria petugas:

  1. Menguasai kebijakan pendidikan nasional/menengah kejuruan;
  2. Memahami program MGMPK;
  3. Memahami instrumen penilaian kinerja;
  4. Mampu mengolah data;
  5. Mampu membuat laporan.
  1. 3. Responden

Responden penilaian MGMPK, sebagai berikut:

  1. Unsur pembina dan stakeholder
  2. Pengurus MGMPK;
  3. Guru Inti MGMPK.
  4. Guru anggota MGMPK
  1. 4. Metode

Pengumpulan data dan informasi mengenai pelaksanaan program monev diperoleh melalui:

  1. Angket;
  2. Observasi (professional judgement);
  3. Wawancara.
  1. 5. Sasaran

BAB V. PENUTUP

Hal-hal yang telah diatur dalam “Pedoman Pelaksanaan Pemodelan MGMP Kejuruan” ini diharapkan dapat dilaksanakan secara taat asas dan konsisten oleh unsur-unsur/pelaku yang terlibat, sehingga dapat mendukung pelaksanaannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta mampu mencapai target yang ditetapkan.

Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berikut:

1.     Unsur/Petugas PPPPTK, LPMP dan Dinas Pendidikan mampu mengelola block grant dalam rangka Pemodelan sekaligus Pemberdayaan MGMP Kejuruan, serta meningkatkan peran dan partisipasinya secara transparan, prosedural, koordinatif, sinergi dan akuntabel.

2.     MGMP kejuruan diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan peran, partisipasi dan aktivitasnya secara taat asas, kontributif dan signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran di SMK.

3.     Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dinas pendidikan, diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pemodelan dan Pemberdayaan MGMP Kejuruan setempat.

Dengan tanpa membatasi kreativitas dan inovasi para pelaku program kegiatan ini, hal-hal yang telah diatur dalam buku pedoman ini diharapkan dapat dilaksanakan secara taat azas dan konsisten, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Lampiran 1.

ANGGARAN DASAR
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN KEJURUAN (MGMPK)
BIDANG KEAHLIAN ……………………..

KABUPATEN/KOTA …………………

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan dan fungsi MGMP Kejuruan serta peran MGMP Kejuruan sebagai reformator, mediator, dan pendukung pendidikan dan untuk melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, keilmuan, dan manajemen, maka eksistensi otonomi sekolah perlu diperkuat dengan kerja sama antar guru Kejuruan secara kolaboratif.

BAB I : NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Organisasi ini merupakan wadah profesionalisme Guru Kejuruan SMK Kabupaten/Kota … yang bernama MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian …  Kabupaten/Kota ….

Pasal 2
MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut di atas berdiri sejak … tahun ….

Pasal 3
Tempat kegiatan MGMP Kejuruan adalah ….. dan tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 4
Pusat organisai MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….berkedudukan di unit kerja ketua atau sekretaris.

BAB II : DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 5
MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Repblik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6
MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian …  Kabupaten/Kota …. berasaskan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota….bertujuan:

1. Memotivasi para guru meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional.

2.   Mewujudkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

3.   Mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kejuruan (kompetensi Keahlian), guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya.

4. Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, sistem pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran kejuruan.

5.   Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, penelitian tindakan kelas, referensi, dan lain-lain yang dibahas bersama di sanggar MGMPK.

6.   Mampu menjabarkan, merumuskan agenda reformasi sekolah khususnya pusat pembelajaran di kelas dan institusi pasangan(Du/Di) sehingga terproses reorientasi pembelajaran yang efektif berbasis kompetensi.

BAB III : KEDAULATAN

Pasal 8
Kedaulatan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rapat anggota.

BAB IV : SIFAT

Pasal 9
MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas merupakan organisasi non struktural yang bersifat mandiri .

BAB V : KEANGGOTAAN

Pasal 10
Keanggotaan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. terdiri atas semua guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta – Bidang Keahlian ….
Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11
Anggota MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII : SUSUNAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 12
Susunan pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Masa bhakti pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII : HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 14
Hak dan kewajiban pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX : PERMUSYAWARATAN

Pasal 15 :
Jenis Permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB X : KEUANGAN

Pasal 16
Keuangan organisasi didapat dari iuran anggota dan pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

BAB XI : PEMBUBARAN MGMP KEJURUAN  KABUPATEN/KOTA ….

Pasal 17
Pembubaran MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. hanya dapat dilakukan oleh rapat pleno yang khusus untuk keperluan itu, dengan ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan diatur Anggaran Rumah Tangga.

Tata cara pembubaran MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Hal-hal yang menyangkut kekayaan dan kepemilikan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. akibat pembubaran sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan 2 tersebut diatur dalam rapat pleno.

BAB XII : PENUTUP

Pasal 18
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dalam rapat pleno yang khusus untuk itu.
Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : ….

Pada tanggal : ….

………………………………

………………………………

ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN KEJURUAN (MGMPK)
BIDANG KEAHLIAN ……………………..

KABUPATEN/KOTA …………………

BAB I : KEANGGOTAAN

Pasal 1
Anggota:
Angggota MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. adalah Guru Kejuruan SMK– Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota ….

Setiap anggota mewakili sekolah yang menjadi tempat tugasnya

Pasal 2
Syarat:
Guru Kejuruan SMK/MAK – Bidang Keahlian … yang berada di wilayah Kabupaten/Kota …., sanggup menaati dan melaksanakan semua keputusan dan peraturan organisasi

Pasal 3
Kewajiban:
Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. serta memiliki keterikatan secara formal.
Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan keputusan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …..
Mengikuti secara aktif kegiatan MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….
Mendukung dan munsukseskan seluruh program MGMP Kejuruan   Kabupaten/Kota ….
Menghadiri setiap ada pertemuan.
Memberitahu kepada pengurus secara tertulis atau lisan apabila tidak dapat menghadiri kegiatan MGMP Kejuruan.
Memelihara terwujudnya persatuan dan kesatuan sesama anggota.

Pasal 4
Hak:
Mengikuti kegiatan yang diadakan/diselenggarakan oleh MGMP Kejuruan   Kabupaten/Kota ….

Memperoleh pelayanan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …….
Mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun.
Memilih dan dipilih menjadi pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota ….

Pasal 5
Masa akhir keanggotaan:
Meninggal dunia
Purna tugas/pensiun
Mutasi keluar daerah dari Kabupaten/Kota …..

Menjadi Kepala Sekolah.

BAB II : SUSUNAN PENGURUS

Pasal 7
Pengurus MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian …Kabupaten/Kota …. berjumlah … orang terdiri atas :

Ketua
Sekretaris
Bendahara
Bidang Pengembangan Pendidik / SDM

Bidang Pengembangan Mutu Pembelajaran

Bidang Hubungan Masyarakat

BAB III : PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 8
Pengurus MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat pleno setiap akhir periode kepengurusan.
Pengurus dipilih setiap … tahun sekali sampai terbentuknya kepengurusan yang baru.
Pengurus lama dapat dipilih kembali.

BAB IV : MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 9
Masa bakti kepengurusan ditetapkan untuk masa … tahun
Masa bakti kepengurusan berakhir bersamaan dengan disyahkannya menjelang pembentukan kepengurusan yang baru.
Masa bakti kepengurusan paling lama 2 periode berturut-turut

BAB V : SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 10
Syarat sebagai anggota aktif.
Memahami dan menguasai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11
H a k :
Mengikuti Kegiatan: pelatihan-pelatihan, ……., ……, dan yang terkait dengan kegiatan MGMP Kejuruan.

Pasal 12
Kewajiban:
Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, semua peraturan MGMP dan keputusan MGMP Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota ….
Menyelenggarakan rapat anggota.
Menyelenggarakan rapat pengurus.
Memberikan pertanggungjawaban pada rapat anggota akhir masa bakti.
Memberikan informasi dan atau hasil rapat pleno kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII : PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 13
Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa bhaktinya berakhir apabila yang bersangkutan sudah tidak aktif menjadi guru Kejuruan di Kabupaten/Kota ….
Pengisian kekosongan pengurus dilaksanakan dalam rapat pleno.

BAB VIII : PERAN DAN TUGAS MGMP KEJURUAN

Pasal 14
Peran:
Reformator dalam classroom reform, terutama dalam reorientasi pembelajaran efektif berbasis kompetensi.
Mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian kompetensi.
Pendukung pendidikan dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah.

Pasal 15
Fungsi:
Sebagai wadah guru Kejuruan – Bidang Keahlian … Kabupaten/Kota …. untuk meningkatkan Profesionalisme.

BAB IX : WEWENANG

Pasal 16
Berkaitan dengan peran dan tugas MGMP seperti tersebut dalam pasal 14, 15 di atas, MGMP Kejuruan Kabupaten/Kota …. berwenang.
Menghimpun dana dari anggota sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
Memberikan masukan kepada K3S SMK Kabupaten/Kota …..
Memberikan masukan kepada anggota mengenai inovasi bidang pendidikan.
Memberikan masukan terhadap instansi yang terkait.

BAB X : PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17
Rapat anggota diadakan untuk :
Hal-hal lain yang menyangkut kepentingan anggota.
Memilih pengurus MGMP Kejuruan
Menilai pertanggungjawaban pengurus
Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurang 1 kali dalam satu semester.
Dalam keadaan istimewa dapat diadakan rapat sewaktu-waktu atas pertimbangan pengurus. Rapat anggota dinyatakan syah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah yang hadir. Pengambilan keputusan diupayakan musyawarah mufakat.
Apabila pengambilan keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
Keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) + 1 anggota yang hadir.

Pasal 18
Rapat terdiri atas :
a) Rapat anggota paripurna/pleno
b) Rapat pengurus harian
Rapat pengurus harian diadakan 1 bulan 1 kali dan sewaktu-waktu jika ada hal penting.

BAB XI : KEUANGAN

Pasal 19

Sumber keuangan MGMP Kejuruan berasal dari:

a) Iuran anggota
b) Pihak lain yang bersifat tidak mengikat
Pengurus MGMP Kejuruan mempertanggungjawabkan penerimaan, pengelolaan, dan atau penggunaan dana MGMP Kejuruan pada seluruh anggota di dalam rapat paripurna.
Laporan keuangan disampaikan secara tertulis oleh pengurus MGMP Kejuruan dalam rapat anggota paripurna.

BAB XII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR /

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20
Usul perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan atas usul sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota yang hadir .
Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya ½ (setengah) + 1 (satu) dari jumlah yang hadir yang memenuhi kuorum.

BAB XIII : PENUTUP

Pasal 21
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan dibahas pada rapat anggota.
Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh rapat anggota dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ….

Pada tanggal : ….

………………………………

………………………………

Lampiran 2.

FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN DANA BLOCK GRANT

PEMODELAN PEMBERDAYAAN MGMP KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN ……………………..

KABUPATEN/KOTA …………………….

Jumlah Dana Block Grant :           Rp. ……………….          ( …………………….. )

No Uraian Program/Kegiatan Sasaran Jumlah Dana Realisasi
Keuangan Hasil

%

Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah

……………………, ………… 2008

Ketua MGMPK

……………………………………….

NIP

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan

………………………………

………………………………

Lampiran 2.

FORMAT LAPORAN PEMANFAATAN DANA BLOCK GRANT

PEMODELAN PEMBERDAYAAN MGMP KEJURUAN

BIDANG KEAHLIAN ……………………..

KABUPATEN/KOTA …………………….

Jumlah Dana Block Grant :           Rp. ……………….          ( …………………….. )

No Uraian Program/Kegiatan Sasaran Jumlah Dana Realisasi
Keuangan Hasil

%

Rp %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah

……………………, ………… 2008

Ketua MGMPK

……………………………………….

NIP

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan

About these ads

Responses

  1. Thx atas infonya pak.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: