Posted by: mkks smk batam | May 28, 2010

Dewan Pendidikan-Komite Sekolah dalam PP 17/2010

Dewan Pendidikan-Komite Sekolah dalam PP 17/2010

Hampir sewindu keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah hanya didasarkan keputusan Mendiknas. Kini, eksistensi wadah pemangku kepentingan sektor pendidikan tersebut seakan lebih kuat karena dipayungi peraturan pemerintah. Benarkah demikian? Berikut paparan peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi Nur Hidayat.

Dari sisi momentum, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan terbilang sangat terlambat. Sebab, pasal 75 UU No 20/2003 tentang Sisdiknas mengamanatkan, semua peraturan pelaksanaan UU ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun.

Sejarah mencatat, UU Sisdiknas disahkan pada era Presiden Megawati dan diundangkan sejak 8 Juli 2003. Sementara itu, PP yang dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan 24 pasal dalam UU Sisdiknas tersebut baru ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Januari 2010. Dengan kata lain, PP tersebut terlambat terbit hampir lima tahun dari batas akhir yang ditetapkan dalam pasal 75 UU Sisdiknas.

Di sisi lain, peraturan yang memuat pilar-pilar penting pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu justru terbit saat semangat reformasi dan desentralisasi pendidikan menunjukkan gejala kelesuan dan cenderung tersesat di belantara komersialisasi. Tapi, seperti kata pepatah, pemerintah tampaknya menganut prinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.

PP 17/2010 terdiri atas 222 pasal yang terbagi ke dalam 18 bab. Klausul yang termaktub dalam peraturan ini berisi detail ketentuan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, mulai pendidikan formal, pendidikan nonformal hingga pendidikan informal. Juga pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus dan layanan pendidikan khusus serta pendidikan yang diselenggarakan satuan pendidikan asing.

Selain itu, diatur mengenai kewajiban peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pendirian satuan pendidikan dan peran serta masyarakat. Pada bab peran serta masyarakat (Bab XIV) inilah keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah diatur.

Dalam PP ini, dewan pendidikan didefinisikan sebagai lembaga mandiri yang beranggota berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sedangkan komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggota orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam aspek kemandirian lembaga, tidak ada perbedaan substansial antara klausul dalam PP dan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Secara umum, perbedaan antara PP 17/2010 dan Kepmendiknas 044 terletak pada kedudukan dewan pendidikan. Dalam Kepmendiknas 044, dewan pendidikan hanya berkedudukan di kabupaten/kota. Sementara itu, PP mengatur keberadaan dewan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam konteks ini, Kepmendiknas 044 lebih selaras dengan semangat desentralisasi dan pengelolaan otonomi pendidikan.

Jika dicermati lebih jauh, ketentuan mengenai keberadaan dewan pendidikan dalam PP 17/2010 sebenarnya menyimpan paradoks. Pasalnya, di satu sisi, dasar hukum pembentukan dewan pendidikan telah “naik kelas” dari (sekadar) keputusan menteri menjadi peraturan pemerintah. Namun, di sisi lain, ketentuan mendetail yang termaktub di dalam peraturan tersebut justru berpotensi mengerdilkan peran dewan pendidikan di kemudian hari.

Penilaian tersebut didasarkan pada tiga indikasi berikut. Pertama, terkait fungsi dan tugas dewan pendidikan. Pasal 192 PP 17/2010 mengatur fungsi dewan pendidikan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

Ketentuan tersebut jelas mempersempit domain dewan pendidikan dalam aturan sebelumnya. Sebab, Kepmendiknas 044 menempatkan dewan pendidikan sebagai: (1) pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga; (3) pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; serta (4) mediator antara eksekutif dan legislatif dengan masyarakat.

Kedua, terkait mekanisme pemilihan. Dalam Kepmendiknas 044, pembentukan dewan pendidikan kali pertama ditetapkan melalui panitia persiapan yang dibentuk bupati/wali kota dan/atau masyarakat. Dalam proses seleksinya, anggota dewan pendidikan ditetapkan berdasar usul masyarakat. Selanjutnya, mekanisme pembentukan dewan pendidikan diatur melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Dalam PP 17/2010, anggota dewan pendidikan dipilih oleh menteri dan kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota) berdasar usul panitia pemilihan. Panitia diberi kewenangan mengusulkan sejumlah dua kali lipat nama yang akan dipilih menteri dan kepala daerah setelah mendapat usul dari organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lain ,atau organisasi kemasyarakatan. Sayangnya, baik panitia pemilihan maupun anggota dewan pendidikan, masing-masing dibentuk oleh menteri dan kepala daerah tanpa melibatkan unsur legislatif (pasal 193-195).

Ketiga, Kepmendiknas 044 masih membuka peluang bagi unsur legislatif (DPRD) dan birokrasi pemerintah daerah menjadi anggota dewan pendidikan, sebanyak-banyaknya 4-5 orang. Hanya, unsur legislatif dan birokrasi tidak diperkenankan menjadi ketua. Tapi, PP 17/2010 hanya membatasi usul calon anggota dari tiga jalur di atas. Dengan pembatasan tersebut, dapat dipastikan posisi tawar (bargaining position) dewan pendidikan di depan pemerintah dan pemerintah daerah akan sangat lemah.

Dengan mekanisme pemilihan seperti itu, sulit mengharapkan terpilihnya dewan pendidikan yang mampu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. (hidayat@jpip.or.id/c2/agm)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: